BORNEONEWS, Sampit - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) mengalokasikan anggaran sebesar Rp53 miliar untuk mendanai Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2025. Langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin seluruh warga, khususnya masyarakat kurang mampu, tetap memperoleh layanan kesehatan secara gratis.
Kepala Dinas Kesehatan Kotim, Umar Kaderi, mengungkapkan bahwa anggaran tersebut meningkat dari sebelumnya sekitar Rp46 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk yang harus dilindungi melalui program JKN, seiring dengan upaya Pemkab Kotim dalam mencapai cakupan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).
“Ada penambahan penduduk sekitar 11.000 jiwa. Dengan persetujuan Bupati agar tetap bisa mencapai UHC, kami masukkan 8.000 jiwa sebagai peserta baru BPJS. Selain itu, ada juga tambahan 1.300 peserta dari bantuan provinsi,” kata Umar Kaderi, Minggu, 6 Juli 2025.
Ia menjelaskan bahwa saat ini cakupan kepesertaan JKN di Kotim telah mencapai 98 persen, dengan tingkat keaktifan sekitar 80 persen. Diharapkan, dengan peningkatan anggaran ini, cakupan layanan semakin luas dan mampu menjawab berbagai keluhan masyarakat, termasuk terkait penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang terjadi di sejumlah daerah.
“Kalau ada masyarakat yang belum punya BPJS, kita langsung daftarkan dan masukkan ke dalam database. Begitu masuk, langsung aktif dan bisa digunakan,” tegasnya.
Namun demikian, Umar tidak menampik adanya kendala administratif dalam pengelolaan data peserta, terutama terkait penghapusan peserta yang sudah meninggal dunia atau pindah domisili.
“Kita tidak bisa langsung menghapus. Harus ada keterangan dari RT dan desa. Namun, kita rutin melakukan rekonsiliasi data dengan Dinas Sosial dan Disdukcapil setiap bulan,” katanya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, jika terjadi kelebihan pembayaran akibat peserta yang sudah tidak aktif, anggaran tersebut tidak dikembalikan dalam bentuk uang, melainkan dikompensasikan untuk pembayaran bulan berikutnya.
Kendati beban anggaran meningkat sekitar Rp7 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, Pemkab Kotim tetap berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada seluruh masyarakat.
“Pemkab tetap komitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada seluruh warga, baik di tingkat puskesmas maupun rujukan ke rumah sakit,” tutup Umar. (Ari)
