BORNEONEWS, Sampit – Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Dadang Siswanto menyoroti komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan Rumah Betang di Kecamatan Tualan Hulu.
Ia menegaskan pembangunan rumah adat tersebut merupakan salah satu janji Bupati Kotim dan harus diwujudkan secara konsisten sebagai bagian dari pelestarian budaya dan pengembangan pariwisata daerah.
“Pembangunan Rumah Betang di Tualan Hulu adalah bentuk nyata komitmen Bupati dalam merawat budaya lokal. Ini juga harus menjadi simbol rumah bersama seluruh masyarakat Kotim,” kata Dadang, Senin, 7 Juli 2025.
Menurut Dadang, Rumah Betang tidak hanya memiliki nilai historis dan budaya, tapi juga bisa dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan. Ia menilai program seperti ini perlu didorong agar berkelanjutan dan tidak berhenti pada tataran wacana.
“Kita ingin pelestarian budaya ini tidak hanya sebatas janji politik, tetapi dibarengi langkah nyata. Salah satunya, anggaran di OPD pariwisata dan kebudayaan harus mendukung penuh program tersebut,” tambahnya.
Dadang mengungkapkan kekecewaannya karena tahun 2025 ini Dinas Pariwisata Kotim tidak memiliki kegiatan signifikan akibat minimnya anggaran. Bahkan, dalam event penting seperti Isen Mulang, Disbudpar hanya mengandalkan dana seadanya.
“Kalau bicara budaya dan pariwisata tapi anggarannya nihil, ini bertentangan dengan visi yang dicanangkan kepala daerah. Jangan sampai rumah Betang hanya jadi simbol kosong,” ucapnya.
Dadang juga menyinggung kapal wisata yang karam beberapa waktu lalu, yang hingga kini belum ada kejelasan kelanjutannya. Informasi terakhir menyebut kapal tersebut akan dilelang, namun belum ada kejelasan soal penggantinya.
“Kalau kapal wisata dihapuskan dari aset, apa gantinya? Pariwisata harus konkret, jangan hanya jargon. Itu sebabnya kami akan pertanyakan dalam rapat pembahasan APBD perubahan,” ujarnya.
Komisi III DPRD Kotim, menurut Dadang, berkomitmen untuk memperjuangkan anggaran ideal bagi dinas yang membidangi sektor kebudayaan dan pariwisata.
Ia menegaskan arah pembangunan pariwisata harus sejajar dengan program prioritas kepala daerah, termasuk pembangunan rumah Betang dan pengembangan infrastruktur pendukung wisata lainnya. (DEWI PATMALASARI/R)
