PANGKALAN BUN –

BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melakukan kunjungan ke Puskesmas Pembantu (Pustu) Dusun Sungai Kakap, Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai Hulu, untuk melihat langsung pelayanan kesehatan serta menyerap aspirasi masyarakat.

Anggota Komisi A DPRD Kobar, Rosad, yang juga merupakan politisi dari Partai Demokrat. Ia menyampaikan apresiasi atas keberadaan dan pelayanan Pustu yang berada di bawah naungan Puskesmas Kumai.

“Kita bisa bersama-sama di sini dalam rangka kami dari Komisi A DPRD diundang oleh pihak desa untuk ikut menyaksikan pelayanan Puskesmas Pembantu Dusun Sungai Kakap, Kumai Hulu,” ujar Rosad saat dikonfirmasi, Rabu, 9 Juli 2025.

Rosad menuturkan bahwa keberadaan Pustu di wilayah yang cukup terpencil ini sangat penting, terutama untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan.

Ia mengapresiasi semangat gotong royong yang telah ditunjukkan pihak Puskesmas Kumai dan warga sekitar dalam menjaga kebersihan dan keberlangsungan pelayanan kesehatan di tempat tersebut.

“Seperti kita lihat bersama, kondisinya bangunan sudah baru, dulu kiri-kanannya masih hutan. Alhamdulillah berkat Puskesmas Kumai dan gotong royong warga untuk pembersihan, sekarang sudah bisa terlihat lebih rapi. Kita patut bersyukur dan mengapresiasi keberadaan Pustu ini,” tambahnya.

Namun dalam kunjungan tersebut, Rosad juga mencatat adanya keluhan dari warga mengenai akses jalan menuju Pustu. Menurutnya, akses yang sulit membuat pelayanan darurat, terutama untuk ibu hamil, menjadi sangat terganggu.

“Dalam pelayanan kesehatan, salah satu kendala utamanya adalah akses jalan. Dari titik Pustu ini ke Puskesmas Kumai kurang lebih 13 kilometer. Seandainya jalan bagus, bisa ditempuh kurang dari 30 menit. Tapi karena kondisi jalan rusak dan harus memutar dari SP1, SP2, Pangkalan Lima, bisa memakan waktu hingga satu setengah jam,” jelas Rosad.

Ia menekankan bahwa dalam kondisi darurat seperti pasien gawat atau ibu yang hendak melahirkan, kecepatan akses sangat menentukan keselamatan.

“Yang diinginkan warga itu bukan diaspal, tapi setidaknya jalan yang parah dan tidak bisa dilewati itu ditimbun pakai latrit atau material lainnya, agar bisa digunakan untuk sarana transportasi,” pungkas Rosad.

Komisi A DPRD Kobar berkomitmen akan menyampaikan hasil kunjungan ini kepada pemerintah daerah, sebagai bentuk perhatian terhadap pelayanan dasar di wilayah-wilayah pelosok. (DANANG/H)