BORNEONEWS, Palangka Raya — Anggota Komisi III DPRD Palangka Raya, Arif M Norkim, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemko) agar mewaspadai potensi ketimpangan sosial dan ekonomi, khususnya di wilayah pinggiran kota.
Menurutnya, kesenjangan antara pusat dan pinggiran kota bisa berdampak serius terhadap kesejahteraan masyarakat jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat.
"Ketimpangan ini nyata, terutama di wilayah pinggiran yang masih minim infrastruktur, layanan publik, dan kesempatan ekonomi. Pemerintah harus mengambil langkah strategis agar tidak terjadi kesenjangan yang semakin lebar," ujar Arif, Kamis, 10 Juli 2025.
Ia menilai bahwa pembangunan selama ini masih cenderung terpusat di wilayah perkotaan, sementara kawasan pinggiran belum sepenuhnya tersentuh secara merata. Hal ini menimbulkan perbedaan signifikan dalam hal kualitas hidup masyarakat.
Arif menekankan pentingnya pemerataan pembangunan, mulai dari penyediaan jalan lingkungan yang layak, akses pendidikan dan kesehatan, hingga dukungan terhadap kegiatan ekonomi lokal.
--page
"Kita tidak boleh membiarkan warga di pinggiran kota tertinggal. Mereka juga berhak atas fasilitas yang memadai dan kesempatan untuk berkembang. Jika dibiarkan, ini bisa memicu masalah sosial baru," tegasnya.
Sebagai bagian dari Komisi III yang membidangi kesejahteraan rakyat, Arif juga mendorong agar program-program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat benar-benar menyasar kawasan pinggiran.
Ia berharap, ke depan, Pemko Palangka Raya mengalokasikan anggaran yang berpihak pada kawasan tertinggal dan membangun sistem yang memastikan keadilan sosial di seluruh wilayah kota. (MARINI/Y)
