BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Noorkhalis Ridha, meminta agar penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) dilakukan secara adil, bijak, dan manusiawi.
Menurutnya, langkah penertiban tidak boleh dilakukan secara semena-mena karena para pedagang juga berjuang demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Penertiban PKL perlu dilakukan, tetapi pendekatannya harus persuasif dan solutif. Jangan sampai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, apalagi jika sampai ada tindakan represif,” ujar Ridha, Jumat 11 Juli 2025.
Ia menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah kota dengan para pedagang. Pendekatan dialog, sosialisasi aturan, dan pemberian solusi seperti relokasi yang layak harus menjadi bagian dari strategi penertiban.
“Kalau memang ada zona terlarang untuk berjualan, maka para PKL harus diberikan tempat alternatif yang strategis dan memadai. Jangan hanya ditertibkan tanpa solusi,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat, Ridha juga mendorong pemerintah kota untuk menyusun kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan ekonomi kecil menengah, termasuk PKL yang selama ini menjadi bagian dari denyut perekonomian masyarakat kota.
“Kita semua sepakat dengan pentingnya ketertiban kota, tetapi harus juga memperhatikan keadilan sosial. Mari kita carikan jalan tengah yang baik,” pungkasnya. (MARINIH)
