BORNEONEWS, Tamiang Layang - Pemerintah Kabupaten Barito Timur terus mendorong penguatan tata kelola keuangan desa yang lebih tertib, transparan dan akuntabel melalui kegiatan ekspose hasil kajian bersama Universitas Palangka Raya (UPR), Selasa, 15 Juli 2025.
Kegiatan tersebut memaparkan hasil kajian pengembangan dan penguatan pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2025, hasil kerja sama antara Pemkab Barito Timur dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UPR. Hadir sebagai narasumber, tiga akademisi dari LPPM UPR, yaitu Lelo Sintani, Rahmiati, dan Luluk Tri Harnie.
Acara dibuka secara resmi oleh Pj Sekretaris Daerah Barito Timur, Misnohartaku, yang hadir mewakili Bupati Barito Timur M Yamin.
Dalam sambutannya, Pj. Sekda menyampaikan bahwa meskipun siklus pengelolaan keuangan desa telah berjalan secara formal dari tahap perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, sejumlah kelemahan masih ditemukan.
“Penilaian terhadap output keuangan desa masih sebatas pada tingkat serapan anggaran. Belum menyentuh pada sejauh mana pemanfaatannya efektif mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Misnohartaku.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan internal dan partisipasi masyarakat desa. Beberapa desa disebut masih menjalankan kegiatan yang tidak sesuai RKPDes. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kualitas implementasi tata kelola keuangan di tingkat desa.
Kajian LPPM UPR mengidentifikasi delapan tantangan utama dalam pengelolaan keuangan desa, yakni peningkatan kapasitas SDM, penguatan regulasi teknis, transparansi informasi publik, sistem akuntabilitas sosial, digitalisasi keuangan desa, sinergi lintas lembaga, evaluasi berbasis indikator kinerja, serta keterlibatan aktif instansi pengawas seperti kecamatan, DPMD, Inspektorat dan BPKAD.
Tim ahli dari UPR menekankan bahwa pembenahan sistem perencanaan dan pelaporan sangat diperlukan agar pengelolaan keuangan desa tidak sekadar menjadi rutinitas formal, melainkan benar-benar berdampak nyata.
“Expose ini bukan sekadar pemaparan, tapi momentum untuk menyatukan persepsi dan menyelaraskan data antara pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, dan kalangan akademisi,” kata Misnohartaku.
Dua perangkat daerah yang menjadi leading sector dalam kegiatan ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial (DPMDSos) Barito Timur.
Menutup sambutannya, Pj Sekda menyampaikan apresiasi kepada tim LPPM UPR atas kontribusinya. Pemerintah daerah berharap hasil kajian ini menjadi dasar strategis dalam merancang sistem penguatan keuangan desa yang lebih baik.
“Dengan sinergi dan komitmen bersama, kita optimistis dapat mewujudkan desa yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di Barito Timur,” katanya. (AGUSTINUS BOLE MALO/j)
