BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Kota Palangka Raya menghadapi tantangan dalam pencapaian realisasi anggaran tahun ini.
Plt Asisten I Palangka Raya, Gloriana Aden, mengungkapkan adanya penurunan realisasi keuangan sebesar 5,94 poin dan realisasi fisik turun 4,38 poin dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun alokasi anggaran mengalami peningkatan 7,2 persen.
Berbagai kendala administratif dan teknis menjadi penyebab utama lambatnya pelaksanaan kegiatan.
Kontrak kegiatan yang belum selesai, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang belum terbentuk, dan kelengkapan dokumen pencairan yang belum optimal menjadi hambatan utama. Kondisi ini berpotensi menyebabkan penumpukan beban realisasi pada Semester II.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Gloriana Aden menekankan perlunya percepatan belanja yang terencana dan terukur. Percepatan pengadaan barang dan jasa yang belum berkontrak harus menjadi prioritas utama.
"Penguatan dokumen pelaksanaan juga menjadi hal yang krusial untuk memastikan kelancaran proses pencairan anggaran," katanya, Rabu, 16 Juli 2025.
Sinergi antara perencana, pelaksana teknis, dan bendahara di setiap perangkat daerah perlu ditingkatkan. Gloriana Aden mengingatkan agar tidak hanya mengejar serapan anggaran, tetapi juga memastikan kegiatan berjalan tepat waktu dan tepat administrasi.
Optimalisasi monitoring internal dan peran pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga sangat penting. Keterlibatan aktif Tim TEPRA sebagai mitra pengendali dan fasilitator perbaikan pelaksanaan anggaran diharapkan dapat membantu mengatasi kendala yang ada.
Gloriana Aden menegaskan bahwa anggaran bukan sekadar angka, melainkan bentuk nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat langsung bagi warga Kota Palangka Raya.
Oleh karena itu, percepatan dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran menjadi sangat penting," pungkasnya. (PATHUR/R)
