BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Tantawi Jauhari, meminta Pemko melalui instansi terkait agar memperketat pengawasan terhadap peredaran gas elpiji subsidi 3 kilogram di warung.
Ia menyoroti praktik jual beli di tingkat pengecer yang kerap menaikkan harga jauh di atas harga eceran tertinggi (HET), sehingga membebani masyarakat kecil.
“Gas elpiji 3 kg itu diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Jangan sampai warung-warung menjualnya dengan harga yang tidak wajar. Pemerintah harus turun tangan mengawasi ini,” ujar Tantawi, Sabtu 19 Juli 2025.
Ia mengatakan meskipun distribusi resmi dilakukan melalui pangkalan, namun realita di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mendapatkan gas elpiji dari pengecer atau warung, yang sering kali mematok harga tinggi.
Menurutnya, kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan dan distribusi yang tidak merata.
“Kita tidak ingin terjadi kelangkaan buatan atau spekulasi harga. Pemerintah harus memastikan distribusi elpiji tepat sasaran dan sesuai dengan HET yang berlaku,” tegasnya.
Tantawi juga menyarankan agar pemerintah daerah secara rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah warung dan titik distribusi, serta menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum jika ditemukan praktik penyelewengan.
Ia menambahkan penguatan data penerima manfaat dan pengawasan dari RT/RW juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa subsidi benar-benar dinikmati oleh warga yang berhak.
Subsidi gas elpiji ini adalah bentuk perlindungan negara bagi masyarakat kecil. Sudah seharusnya pengawasan dilakukan serius agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang hanya mencari keuntungan,” tutup Tantawi. (MARINI/R)
