BORNEONEWS, Palangka Raya - Dana Bagi Hasil atau DBH sektor kelapa sawit untuk Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami penurunan drastis dalam beberapa tahun terakhir, hingga Kepala Dinas Perkebunan Kalteng, Rizky R Badjuri menyampaikan keprihatinannya.
Dari semula Rp60 miliar, kini angka tersebut menyusut hanya menjadi Rp20 miliar. Penurunan ini memunculkan keprihatinan dari Dinas Perkebunan Kalimantan Tengah atau Disbun Kalteng, yang menilai alokasi DBH sawit tidak sebanding dengan kontribusi daerah terhadap ekonomi nasional.
Kepala Disbun Kalteng, Rizky R Badjuri, menyatakan bahwa Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi dengan luas lahan perkebunan sawit terbesar di Indonesia.
“Kontribusi kami terhadap industri sawit nasional sangat signifikan. Tetapi kenyataannya, alokasi DBH justru terus menurun. Ini sangat ironis,” ujar Rizky pada Minggu, 20 Juli 2025.
Menurut Rizky, sektor perkebunan sawit tidak hanya menjadi penopang ekonomi daerah, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menopang kesejahteraan masyarakat desa. Penurunan DBH dinilai akan berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam mengelola dampak sosial dan lingkungan dari industri ini.
Lebih lanjut, Rizky menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi daerah penghasil sawit jauh lebih kompleks dibandingkan daerah yang hanya menikmati hasil.
“Mulai dari perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, hingga mitigasi dampak lingkungan. Semua itu butuh anggaran yang memadai,” tegasnya.
Disbun Kalteng berharap pemerintah pusat dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan alokasi DBH sawit, dengan mempertimbangkan kontribusi dan beban nyata yang ditanggung daerah. Rizky juga menekankan perlunya transparansi dan keadilan dalam distribusi dana tersebut.
“Kami tidak meminta lebih, kami hanya meminta yang adil,” kata Rizky.
Ia menambahkan bahwa pembagian dana seharusnya berpijak pada parameter kontribusi aktual dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan di daerah penghasil.
Rizky juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menyusun rekomendasi formal yang akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan instansi terkait.
“Kalimantan Tengah harus diperhitungkan secara proporsional. Bila tidak, keberlanjutan sektor sawit bisa terganggu,” ucapnya.
Dengan penurunan DBH yang semakin tajam, Disbun Kalteng mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersuara bersama. Menurut Rizky, ini bukan hanya isu fiskal, tetapi soal keadilan dan keberlanjutan pembangunan daerah. (TESTI PRISCILLA/H)
