BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi I DPRD Palangka Raya, Bennie Brian Tonni Embang, menegaskan bahwa meskipun kepala daerah memegang tanggung jawab utama dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdapat sejumlah peran pendukung yang memiliki kontribusi penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.
Menurut Bennie, penyusunan dan penyampaian laporan keuangan bukan hanya menjadi tugas kepala daerah semata, tetapi juga memerlukan dukungan kuat dari perangkat daerah lainnya, termasuk tim anggaran, inspektorat, dan OPD yang menyusun dan merealisasikan program kerja.
“Transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah merupakan hasil kerja kolaboratif. Kepala daerah memang bertanggung jawab penuh, tetapi ada peran penting dari perangkat daerah yang menyusun laporan keuangan secara teknis dan operasional,” kata Bennie, Minggu, 20 Juli 2025.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memperkuat sistem pelaporan yang sesuai dengan prinsip good governance. Dengan laporan yang akurat dan transparan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah juga akan meningkat.
Bennie berharap ke depan pengelolaan APBD di Palangka Raya semakin efisien, transparan, dan akuntabel, agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Laporan pertanggungjawaban APBD bukan hanya formalitas. Ini adalah bentuk tanggung jawab publik. Kepala daerah memang menandatangani laporan itu, tetapi di baliknya ada tim teknis, OPD, inspektorat, hingga BPKAD yang harus bekerja secara sinergis dan profesional,” pungkasnya. (MARINI/H)
