BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua Komisi I DPRD Palangka Raya, Mukarramah mengimbau pemerintah daerah agar senantiasa peka terhadap berbagai isu strategis yang berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
Ia menilai di tengah dinamika sosial dan politik yang berkembang cepat, kewaspadaan dan respons cepat dari pemerintah sangat diperlukan.
“Pemerintah daerah harus memiliki kepekaan dan kesiapsiagaan dalam merespons isu-isu yang berpotensi memecah belah masyarakat, baik yang berkembang di media sosial maupun di lingkungan masyarakat secara langsung,” ujar Mukarramah, Selasa, 22 Juli 2025.
Ia mencontohkan isu seperti intoleransi, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga provokasi berbasis SARA sebagai ancaman nyata yang perlu diantisipasi bersama. Menurutnya, deteksi dini dan pendekatan humanis menjadi kunci dalam menjaga kondusivitas daerah.
Mukarramah juga mengingatkan bahwa menjaga persatuan adalah tugas bersama, namun pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam membangun komunikasi yang baik dan menghadirkan program yang memperkuat nilai-nilai kebhinekaan.
“Perlu kolaborasi antara aparat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh elemen untuk menciptakan suasana yang harmonis dan saling menghargai,” tambahnya.
Ia berharap Pemko Palangka Raya dapat terus meningkatkan peran aktif dalam menjaga stabilitas sosial demi mendukung pembangunan yang aman dan berkelanjutan. (MARINI/R)
