BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota DPRD Palangka Raya, Hap Baperdu mengharapkan agar penyusunan Status Keanekaragaman Hayati (SKH) Kota Palangka Raya tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi juga menjadi landasan kuat dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam secara bijak.
“Penyusunan SKH ini harus dimaknai sebagai pijakan awal untuk membangun arah kebijakan yang berkelanjutan, agar pemanfaatan sumber daya alam tidak merusak ekosistem, tetapi justru menjadi kekuatan pembangunan yang selaras dengan alam,” ujar Hap, Jumat, 25 Juli 2025.
Menurut Hap, Kota Palangka Raya memiliki kekayaan hayati yang luar biasa, mulai dari hutan rawa gambut, flora dan fauna endemik, hingga kearifan lokal masyarakat adat dalam menjaga lingkungan. Sayangnya, tekanan dari pembangunan dan aktivitas manusia berisiko menurunkan kualitas keanekaragaman tersebut.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya SKH dijadikan dokumen strategis dalam penyusunan tata ruang, pengelolaan kawasan lindung, hingga perencanaan ekonomi hijau di masa depan.
Dokumen ini juga diharapkan menjadi acuan lintas sektor, baik untuk pemerintah, akademisi, pelaku usaha, maupun komunitas lokal.
“Jika dimanfaatkan dengan tepat, SKH dapat menjadi kompas pembangunan berkelanjutan Kota Palangka Raya. Kita tidak hanya membangun untuk hari ini, tetapi juga mewariskan bumi yang lestari untuk generasi mendatang,” tegasnya.
Hap juga mengajak semua pihak untuk terlibat aktif dalam proses penyusunan dan pemanfaatan SKH, agar dokumen tersebut benar-benar mencerminkan kondisi dan potensi keanekaragaman hayati yang ada di lapangan. (MARINI/R)
