BORNEONEWS, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) sebanyak 1,3 juta ton diawasi dengan ketat, karena saat ini sudah memasuki musim tanam padi kedua (gadu).
"Sudah ada 1,3 juta ton diguyur ke pasar, tapi dengan pengawasan yang ketat. Harus betul-betul SPHP bisa dipasarkan dalam bentuk SPHP, tidak dicampur-campur," katanya, Jumat 25 Juli 2025.
Harga beras di pasaran saat ini sedang naik, karena kebutuhan konsumsi masyarakat tak sebanding dengan jumlah produksi beras yang dihasilkan oleh para petani.
Dengan demikian, melalui program guyur pasar dengan beras SPHP yang memiliki harga eceran tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram tersebut diharapkan harga beras di pasaran menjadi stabil.
"Oleh karena itu, sudah diputuskan di sini, Bulog untuk mempercepat operasi pasar," katanya lagi.
Lebih lanjut, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton yang diguyur ke pasar tersebut dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun.
"Sampai akhir tahun 1,3 juta ton, harga tidak ada yang berubah," katanya.
Sebelumnya, ia menyatakan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton, untuk operasi dari Juli sampai akhir Desember 2025, sebagai upaya mengendalikan dan stabilisasi harga pangan nasional.
"Beras SPHP, yang dikemas dalam kantong berwarna kuning-hijau, ini merupakan bagian dari strategi pengendalian harga pangan secara nasional. SPHP berlaku di seluruh Indonesia," ujar Arief di Markas Kodam III Siliwangi Bandung, Kamis (24/7/2025).
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan hadirnya beras SPHP termasuk lewat gerakan pangan murah dan operasi pasar, untuk mengintervensi harga di pasaran.
Mengingat, kata Ahmad, saat ini harga beras di pasar tradisional mengalami kenaikan signifikan, di mana dari hasil pemantauan di sejumlah pasar, harga beras paling murah tercatat Rp15.000 per kilogram.
"Sementara itu, beras SPHP yang kami gelar harganya Rp12.500 per kilogram. Artinya, masyarakat bisa menghemat hingga Rp2.500 per kilogram. Melalui intervensi ini kami harap daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi pangan dapat dikendalikan, harga beras di lapangan dapat ditekan dan masyarakat terbantu," ujar Ahmad.
Ahmad menegaskan karena krusialnya program ini, penyaluran beras SPHP dilakukan dengan pengawasan ketat untuk menjamin akuntabilitas.
Dia mengatakan pengecer wajib mendaftar melalui aplikasi Klik SPHP dengan melampirkan KTP, Surat Izin Usaha, dan dokumen pendukung lainnya.
ANTARA
