BORNEONEWS, Pulang Pisau – Penelaah Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, Franta Eveline, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2025 yang digelar oleh BPBD Kabupaten Pulang Pisau, Jumat, 25 Juli 2025.
Franta menyampaikan bahwa Indeks Ketahanan Daerah adalah semacam "rapor" bagi daerah untuk menggambarkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana.
“Kenapa harus FGD? Karena BPBD adalah leading sector dalam bidang penanggulangan bencana di daerah,” jelas Franta.
Ia menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan saat kondisi darurat, tetapi juga meliputi fase pra-darurat, saat darurat, dan pasca-darurat. IKD mengukur kapasitas pemerintah daerah dalam ketiga fase tersebut.
Namun demikian, Franta menekankan bahwa seluruh aspek teknis dalam upaya pengurangan risiko bencana bukan semata-mata tanggung jawab BPBD.
“Contohnya dalam penanganan karhutla, ada peran dari Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan dinas lainnya. Artinya, tupoksi penanggulangan bencana tidak hanya di BPBD, tetapi tersebar di berbagai SKPD,” lanjutnya.
Oleh karena itu, FGD ini dilaksanakan agar seluruh SKPD dapat memberikan data dan informasi faktual sebagai dasar bagi BNPB dalam melakukan verifikasi untuk menentukan skor ketahanan daerah Kabupaten Pulang Pisau.
Franta menambahkan bahwa nilai ketahanan daerah tersebut akan menjadi salah satu faktor penambah atau pengurang dalam Indeks Risiko Bencana. Nilai ini juga menjadi bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) kepala daerah.
“Ini penting, karena hasil IKD bukan hanya angka, tapi menjadi pijakan kebijakan dan ukuran kinerja kepala daerah dalam menghadapi potensi bencana,” pungkas Franta. (RETHA/j)
