BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, menegaskan bahwa seluruh kritik dan saran konstruktif yang disampaikan oleh masing-masing fraksi dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota.
Hal ini disampaikannya sebagai bagian dari komitmen dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Menurut Subandi, dinamika pembahasan APBD merupakan wujud dari proses demokrasi yang sehat. Setiap masukan yang muncul dari fraksi-fraksi di DPRD tidak hanya mencerminkan fungsi kontrol dan pengawasan, tetapi juga menjadi elemen penting dalam proses penyempurnaan arah kebijakan dan pelaksanaan anggaran ke depan.
“Kritik dan saran dari fraksi-fraksi merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran. Pemerintah Kota harus menjadikannya sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam menjalankan program-program pembangunan,” ujar Subandi, Sabtu, 26 Juli 2025.
Ia menambahkan, DPRD bersama Pemerintah Kota akan terus berupaya menjaga sinergi demi menciptakan anggaran yang tidak hanya realistis, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan prioritas masyarakat, baik di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya.
“APBD adalah instrumen penting untuk kesejahteraan rakyat. Maka penyusunannya harus disertai dengan kehati-hatian, pengawasan, serta keterbukaan terhadap kritik yang membangun,” tegasnya.
Dengan pendekatan yang kolaboratif dan terbuka terhadap masukan, Subandi berharap pelaksanaan APBD Kota Palangka Raya ke depan akan semakin efektif, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (MARINI/H)
