BORNEONEWS, Palangka Raya — Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, menegaskan bahwa pertanggungjawaban keuangan daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab eksekutif semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk legislatif.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam rangka mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
"Pertanggungjawaban keuangan daerah adalah tanggung jawab kita bersama. DPRD dan pemerintah daerah harus saling bersinergi untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," ujar Subandi, Senin, 28 Juli 2025.
Menurutnya, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya saat pembahasan laporan keuangan atau audit tahunan.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga tata kelola keuangan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Subandi menambahkan bahwa DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan konstruktif, serta mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintah kota.
"Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab," tegasnya.
Ia juga berharap agar hasil pemeriksaan keuangan, termasuk dari BPK, dapat menjadi dasar evaluasi yang mendorong perbaikan dalam tata kelola anggaran di masa mendatang. (MARINI/j)
