BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Pemkab Kapuas, dipimpin oleh Bupati, M. Wiyatno, dan didampingi oleh Sekretaris Daerah, Usis I. Sangkai mengikuti rapat daring yang diselenggarakan oleh BNPB terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di ruang rapat Rujab Bupati pada Senin, 28 Juli 2025.
Rapat ini dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, dengan kehadiran Gubernur dan Bupati/Wali Kota dari wilayah terdampak Karhutla se-Indonesia.
Dalam rapat tersebut, diungkapkan bahwa Kalimantan Tengah, meskipun mengalami peningkatan jumlah hotspot mencapai 1.326 titik, tetap dalam kondisi terkendali.
Langkah antisipatif telah diambil melalui pembentukan Satgas dan Posko Pengendalian Karhutla, termasuk di Kabupaten Kapuas yang difokuskan pada pemadaman dini dan pencegahan.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran menekankan pentingnya pemadaman api dalam waktu satu hari dan terus menguatkan sosialisasi serta patroli dengan dukungan 697 personel gabungan TNI, Polri, dan relawan.
BMKG memperingatkan tentang puncak musim kemarau yang masih berlangsung hingga Agustus 2025, sehingga kesiapsiagaan petugas darat dan udara menjadi prioritas utama.
Pemprov Kalteng juga mengajukan dukungan berupa helikopter water bombing dan DSP untuk operasi pemadaman darat kepada pemerintah pusat. Pengendalian Karhutla ini dilandasi oleh Perda Nomor 1 Tahun 2020 dan Pergub Nomor 4 Tahun 2021.
"Pemkab Kapuas dan semua pihak terkait berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan respons dalam menghadapi Karhutla, memastikan keamanan dan keselamatan lingkungan serta masyarakat," respons Bupati Kapuas, Wiyatno. (SABRIANOOR/R)
