BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi III DPRD Palangka Raya, Arif M Norkim menyampaikan keprihatinannya terhadap dampak kepadatan penduduk di wilayah perkotaan.
Menurutnya pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak diiringi dengan ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan masyarakat berpotensi menimbulkan persoalan sosial, termasuk kemiskinan dan konflik.
“Kepadatan penduduk yang tidak diimbangi dengan lapangan kerja dan keterampilan yang memadai dapat menyebabkan kemiskinan,” kata Arif, Senin, 29 Juli 2025.
Ia menambahkan bahwa tingginya jumlah penduduk juga meningkatkan persaingan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam hal pekerjaan, akses terhadap layanan publik, dan pemanfaatan sumber daya.
“Persaingan yang semakin ketat bisa memicu ketegangan dan konflik sosial, terutama jika masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan atau akses yang merata,” ujarnya.
Untuk itu Arif mendorong pemerintah kota agar menyusun kebijakan yang berpihak pada pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan, termasuk memperluas kesempatan kerja, pelatihan keterampilan bagi masyarakat usia produktif, serta pemerataan fasilitas publik di seluruh wilayah.
Ia juga menekankan pentingnya peran pendidikan dan pemberdayaan ekonomi lokal sebagai strategi jangka panjang untuk mengurangi dampak negatif dari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali.
“Jika tidak diantisipasi sejak dini, tekanan sosial akibat kepadatan penduduk bisa menjadi bom waktu bagi stabilitas dan ketahanan sosial kita,” pungkasnya. (MARINI/R)
