BORNEONEWS, Palangka Raya - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kalimantan Tengah hingga 30 Juni 2025 menunjukkan tren yang menarik. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp3.938,44 miliar (43,34% dari target), namun mengalami penurunan 15,07% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Penurunan ini terutama disebabkan oleh melemahnya penerimaan Pajak Dalam Negeri. Namun, di sisi lain, penerimaan dari Pajak Perdagangan Internasional justru melonjak signifikan, mencapai Rp231,62 miliar (pertumbuhan 182,07%), didorong oleh lonjakan Bea Keluar ekspor minyak kelapa sawit.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga memberikan kontribusi positif, terutama dari Badan Layanan Umum (BLU) seperti Poltekkes Palangka Raya, Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya, dan Universitas Palangka Raya, yang mencapai Rp72,68 miliar.
PNBP lainnya dari Kementerian Perhubungan dan Kepolisian Republik Indonesia juga turut menambah pendapatan negara. Kenaikan harga referensi Crude Palm Oil (CPO) menjadi faktor kunci peningkatan penerimaan Bea Keluar.
Meskipun pendapatan negara mengalami kontraksi, realisasi belanja APBN Kalimantan Tengah justru menunjukkan pertumbuhan positif. Total belanja terealisasi sebesar Rp13.150,36 miliar (38,20% dari pagu), meningkat 1,12% dibandingkan tahun lalu.
Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) memang mengalami kontraksi akibat kebijakan efisiensi, namun belanja Transfer ke Daerah (TKD) meningkat signifikan, mencapai Rp10.483,00 miliar (42,46% dari pagu), dan meningkat 5,10% (yoy).
TKD difokuskan pada program pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur desa, termasuk dana untuk pengentasan stunting.
Realisasi belanja APBD Kalimantan Tengah hingga Juni 2025 mencapai Rp8.567,05 miliar (24,30% dari pagu), mengalami kontraksi 10,11% (yoy), namun masih mencatatkan surplus. Kondisi ini menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp3.558,24 miliar.
Kepala DJPB Kalteng, Herry Hernawan, menyoroti perlunya optimalisasi kas daerah melalui manajemen kas yang lebih efektif dan investasi pada program strategis.
"Dengan belanja yang belum optimal dan kas yang masih tinggi, pemanfaatan fiskal secara cermat sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional," ungkapnya, Rabu, 30 Juli 2025.
Pemerintah pusat dan daerah di Kalimantan Tengah didorong untuk mempercepat realisasi anggaran dan meningkatkan efektivitas belanja, terutama pada semester kedua tahun 2025.
Hal ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah. (PATHUR/H)
