BORNEONEWS, Palangka Raya - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya dalam memperkuat kinerja dan daya saing Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) melalui kegiatan Evaluasi Kinerja dan Capacity Building Tahun 2025 yang digelar pada 28–29 Juli di Pangkalan Bun. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam menjalin komunikasi konstruktif antara OJK dan sektor perbankan daerah.
Kepala OJK Kalteng, Primandanu Febriyan Aziz, dalam sambutannya menyampaikan bahwa BPR dan BPRS memiliki posisi vital sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
“Di tengah dinamika ekonomi regional dan nasional, BPR/S harus menjadi lokomotif keuangan yang tangguh dan relevan. Untuk itu, transformasi menyeluruh mutlak diperlukan,” ujarnya pada Kamis, 31 Juli 2025.
Transformasi ini, lanjutnya, mesti berbasis pada penerapan good governance dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.
Evaluasi kinerja yang dilakukan mencakup perbandingan indikator keuangan BPR dan BPRS Kalteng dengan capaian secara nasional. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi area perbaikan dan mendorong standar operasional yang lebih tinggi demi keberlanjutan bisnis yang sehat dan efisien. Primandanu menegaskan perlunya konsistensi dalam pengawasan dan perencanaan strategis agar BPR dan BPRS tidak tertinggal dalam arus perubahan.
Sejalan dengan itu, OJK juga menyelenggarakan capacity building terkait implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan OJK serta perwakilan Kantor Akuntan Publik. Materi yang diberikan menyasar aspek teknis dan strategis dalam pelaporan serta pengelolaan keuangan institusi perbankan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Regional II, Bambang S. Hidayat, yang memaparkan peran LPS dalam menjamin simpanan dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Ia menekankan bahwa pemahaman terhadap mekanisme pelindungan dan mitigasi risiko perlu diperkuat, khususnya bagi BPR dan BPRS yang menghadapi tantangan struktural dan kompetitif.
Primandanu menyambut baik kehadiran para narasumber eksternal yang dinilainya sangat bermanfaat bagi peningkatan kapasitas peserta.
“Kehadiran LPS dan ahli akuntansi dapat memperkaya wawasan manajerial dan teknis pengurus BPR/BPRS agar mampu menjawab tantangan industri keuangan dengan solusi yang tepat guna,“ katanya lagi.
OJK juga menggarisbawahi pentingnya akselerasi digitalisasi sebagai landasan utama peningkatan daya saing. Menurut Primandanu, digitalisasi tak hanya menjadi instrumen modernisasi sistem, tetapi juga kunci untuk menjangkau lebih luas segmen ekonomi rakyat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Dengan fondasi tata kelola yang baik, ditopang digitalisasi dan kapasitas SDM yang mumpuni, BPR dan BPRS di Kalimantan Tengah dapat menjadi pilar pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkelanjutan,” tutup Primandanu.(TESTI PRISCILLA/j)
