BORNEONEWS, Palangka Raya - Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Jaya Samaya Monong mengimbau masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pemutakhiran data keluarga kurang mampu melalui program Pendataan Keluarga (PK) 2025.
"Pendataan ini bertujuan untuk memastikan setiap keluarga mendapat perhatian sesuai kebutuhan, supaya tercipta pondasi keluarga yang kuat," kata Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong di Kuala Kurun, Sabtu.
Jaya menerangkan, pemutakhiran PK 2025 merupakan program Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN. Di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A).
Dalam pelaksanaan pendataan di Gunung Mas (Gumas) yang dilakukan sejak 22 Juli hingga 21 Agustus 2025, tercatat ada 109 petugas yang akan melakukan pendataan terhadap belasan ribu kepala keluarga (KK) yang tersebar di 72 desa/kelurahan pada 12 kecamatan.
“Saya imbau kepada masyarakat agar menerima kedatangan kader pendata, serta memberikan data yang sebenar-benarnya dan sesuai keadaan atau fakta di lapangan kepada kader pendata,” kata Jaya.
Sementara itu, Kepala DP2KBP3A Gumas Rina Sari menyampaikan pemutakhiran PK merupakan agenda nasional yang menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan tiap tahun.
Pemutakhiran PK bertujuan mendapatkan data keluarga secara akurat, terkini, lengkap dan terpadu, sebagai dasar perencanaan pembangunan khususnya dalam bidang pengendalian penduduk serta peningkatan kualitas keluarga.
Hasil pendataan akan menjadi dasar bagi berbagai program lintas sektor, termasuk dalam upaya percepatan penurunan stunting serta optimalisasi program kependudukan dan keluarga berencana.
Pendataan ini dikoordinasikan oleh Kemendukbangga/BKKBN yang secara nasional menyasar 12,9 juta keluarga Indonesia.
"Hasil pemutakhiran PK 2025 akan berupa data operasional yang memiliki spesifikasi by name by address (berdasarkan nama dan alamat), sehingga bisa digunakan oleh para pihak dalam melakukan intervensi secara langsung kepada keluarga sasaran," kata Rina Sari.
ANTARA
