BORNEONEWS, Palangka Raya - Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Tomy Irawan menyoroti potensi hambatan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalteng tahun anggaran 2026 dan 2027.
Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikhawatirkan menghambat pencapaian program pembangunan yang telah direncanakan.
Tomy Irawan yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Kalteng menjelaskan bahwa penurunan APBD disebabkan oleh berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.
Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pembangunan daerah tidak terlalu bergantung pada dana pusat.
"Tidak harus berharap dari transfer pusat. PAD kita perlu ditekan dan dimaksimalkan, salah satunya lewat BUMD dan pajak daerah," tegas Tomy, Senin, 4 Agustus 2025.
Ia menilai penguatan PAD dapat dilakukan melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan peningkatan efektivitas pemungutan pajak daerah.
Tomy yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalteng, meminta agar BUMD memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
"BUMD itu dimodali pemerintah, jadi harus ada feedback untuk daerah. Genjot dong PAD-nya. Maksimalkan kinerjanya, tekan agar bisa menghasilkan," ujarnya.
Dia meminta agar penyusunan angka-angka dalam dokumen RPJMD dilakukan secara akurat dan berdasarkan data riil serta terukur, bukan sekadar asumsi.
"RPJMD memang prediksi, tapi harus berdasarkan dasar yang kuat. Jangan asal masukkan angka," katanya.
Tomy mempertanyakan proyeksi penurunan APBD di tahun 2026 dan 2027, mengingat tren pertumbuhan anggaran sebelumnya justru meningkat.
"Saya meminta pemerintah daerah untuk mengambil langkah strategis dan konkret agar penurunan APBD tidak menghambat pelaksanaan visi pembangunan jangka menengah daerah," pungkasnya. (PATHUR/R)
