BORNEONEWS, Palangka Raya - Rendahnya partisipasi petani swadaya dalam program sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) terus menjadi sorotan. Data i-Hi Consulting hingga Februari 2025 mencatat bahwa tingkat kepesertaan petani dalam program tersebut masih di bawah satu persen dari total luas kebun sawit rakyat di Indonesia. Hal ini memicu keprihatinan dari berbagai pihak yang menilai perlunya pendekatan baru untuk meningkatkan partisipasi.
Dalam Lokakarya Nasional Percepatan Sertifikasi ISPO yang digelar di Jakarta, Plt Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Perkebunan Kelapa Sawit II BPDP, Dwi Nusantara, menyampaikan urgensi untuk menyinergikan program ISPO dengan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).
“Kedua program ini memiliki kesamaan dalam hal persyaratan administratif sehingga dapat diintegrasikan dalam satu skema,“ kata Dwi dalam rilisnya pada Senin, 4 Agustus 2025.
Dwi menilai bahwa penggabungan proses pendampingan dan pendanaan antara PSR dan ISPO akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Ia juga mendorong pemerintah untuk merancang skema insentif terpadu bagi petani yang telah bersertifikat ISPO. Dukungan seperti sarana dan prasarana (Sarpras), bantuan pupuk, dan berbagai program pendukung lainnya dapat diberikan secara langsung.
Menurutnya, dengan status lahan yang sudah jelas dan sertifikasi ISPO di tangan, petani seharusnya bisa segera memperoleh insentif nyata. Ia mencontohkan bantuan alat berat seperti excavator sebagai bentuk dukungan konkret, ketimbang hanya menjanjikan harga premium yang belum tentu terlaksana secara efektif.
“Pendekatan berbasis insentif lebih efektif dalam menarik minat petani dibandingkan menjadikan sertifikasi sebagai persyaratan wajib. Perlu adanya regulasi yang jelas dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian agar tidak ada petani yang terpinggirkan karena kendala administratif,“ katanya.
Ia juga menyoroti masih kurangnya sosialisasi dan harmonisasi kebijakan lintas instansi. Banyak petani, katanya, sudah mulai berbenah namun terhambat oleh minimnya informasi dan kesulitan dalam prosedur teknis pengajuan program.
BPDP terus mendorong pendekatan yang mengedepankan kemudahan akses dan sinergi antaprogram. Langkah ini diharapkan dapat menjadikan sertifikasi ISPO sebagai upaya nyata untuk meningkatkan daya saing serta kesejahteraan petani sawit rakyat di Indonesia. (TESTI PRISCILLA/j)
