BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Vitrianson, melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah pada Senin, 4 Agustus 2025. Peninjauan ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas dan ketepatan pelaksanaan program yang dijalankan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Dalam kegiatan ini, Vitrianson didampingi oleh beberapa pejabat penting, di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas dr. Tonun Irawaty Panjaitan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kusmiatie, dan Sekretaris Dinas Pendidikan Edralin. Kunjungan ini merupakan bentuk pengawasan pemerintah daerah untuk memastikan bantuan gizi ini sampai ke tangan siswa dengan baik.
Dari hasil peninjauan dan wawancara di lapangan, secara umum pelaksanaan program sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Namun, tim peninjau menemukan beberapa catatan penting yang memerlukan perbaikan segera agar program bisa berjalan lebih optimal.
Salah satu temuan krusial adalah ketidaksesuaian jumlah makanan yang disalurkan dengan data siswa yang terdaftar.
"Kami temukan di TK Al-Madina, jumlah makanan yang disalurkan tidak sesuai dengan jumlah siswa yang terdata," ujar Vitrianson.
Ia menekankan perlunya evaluasi antara pihak penyedia dan sekolah agar semua siswa mendapatkan haknya secara penuh.
Selain itu, Vitrianson juga menyoroti masalah waktu pengantaran makanan. Makanan yang seharusnya dikonsumsi sekitar pukul 09.00 WIB, justru sudah dikirim sejak pukul 07.00 WIB.
"Hal ini dikhawatirkan memengaruhi kualitas makanan, khususnya pada menu sayuran dan lauk pauk seperti ikan," jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Vitrianson meminta agar penjadwalan pengiriman makanan di masa mendatang disesuaikan dengan waktu konsumsi siswa. Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas dan kesegaran makanan saat disantap, sehingga manfaat gizi yang diterima siswa bisa maksimal.
Berdasarkan temuan-temuan ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas sangat menekankan pentingnya koordinasi yang lebih baik antara SPPG dengan pihak sekolah, yayasan, atau penyedia layanan gizi. Pemerintah juga meminta agar petugas pendamping dari Badan Gizi selalu hadir selama proses distribusi makanan untuk memastikan SOP dipatuhi.
"Kami mengapresiasi pelaksanaan program MBG ini dan berharap semangat serta tujuan mulia dari program pusat ini dapat tepat sasaran dan tepat mutu. Hal ini penting untuk menciptakan kader anak bangsa yang berkualitas bagi pembangunan di masa depan," tutup Vitrianson. (SABRIANOOR/j)
