BORNEONEWS, Jakarta - Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana menekankan akuntabilitas anggaran dan kinerja dalam mendukung diplomasi Indonesia di luar negeri.
"Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk di lingkungan Kemlu (Kementerian Luar Negeri) dan perwakilan RI, tidak semata-mata bertujuan menemukan kesalahan, melainkan memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif," ucapnya dalam kegiatan orientasi Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI, yang dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Selasa.
Pemeriksaan BPK menjadi bagian dari upaya membangun sistem tata kelola yang transparan, efisien, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional.
Pihaknya menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan tak semata-mata mencari temuan atau kesalahan, tetapi memberikan rekomendasi perbaikan konstruktif untuk memperkuat akuntabilitas, efisiensi, serta efektivitas penggunaan sumber daya dan keuangan negara.
Nyoman turut menyampaikan beberapa temuan umum yang kerap berulang di Perwakilan RI, seperti pengelolaan kas dan pertanggungjawaban belanja yang belum tertib, penatausahaan barang milik negara (BMN) yang belum akurat dan mutakhir, serta pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang belum optimal.
Hal ini termasuk pula kendala dalam proses pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMN di luar negeri.
Menanggapi hal tersebut, Anggota I BPK mendorong para pimpinan perwakilan RI untuk fokus pada fungsi diplomasi dan perlindungan warga negara Indonesia (WNI), sekaligus memberi perhatian serius terhadap tata kelola keuangan.
Perhatian diutamakan pada temuan berulang yang menunjukkan adanya inefisiensi penggunaan sumber daya.
"Selain menjalankan tugas utama di bidang diplomasi dan perlindungan WNI, kami berharap Bapak/Ibu juga dapat memberikan perhatian yang serius terhadap aspek tata kelola dan akuntabilitas di perwakilan, khususnya temuan yang berulang karena ini adalah wujud inefisiensi penggunaan sumber daya," ungkap Nyoman.
ANTARA
