BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Masyarakat Indonesia, khususnya warga Kabupaten Kapuas, kembali dibuat resah oleh isu yang beredar di media sosial. Belum reda kegaduhan terkait pemblokiran rekening dormant oleh PPATK, kini muncul kabar bahwa layanan WhatsApp Call akan dibatasi dan hanya bisa diakses menggunakan internet premium. Isu ini dengan cepat menyebar dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan publik.
Kabar yang beredar ini menambah beban pikiran masyarakat. Kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah masih diuji, terutama setelah isu rekening dormant yang menuai banyak protes. Isu pembatasan layanan komunikasi gratis seperti WhatsApp Call tentu saja membuat warga merasa semakin tidak nyaman dengan berbagai kebijakan yang dianggap memberatkan.
Menteri Komunikasi dan Digital (MenKomdigi), Meutya Hafid, melalui situs resminya pada 17 Juli 2025, segera menepis isu tersebut. Ia menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak benar dan menyesatkan. Langkah cepat ini diambil untuk meredam keresahan yang terlanjur meluas di masyarakat.
"Saya tegaskan, pemerintah tidak merancang atau mempertimbangkan pembatasan WhatsApp Call. Informasi yang beredar itu tidak benar dan menyesatkan," kata Meutya Hafid dalam pernyataan resminya pada 18 Juli 2025. Pernyataan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan menenangkan masyarakat.
Meutya Hafid menjelaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk membatasi WhatsApp Call atau menerapkan skema internet premium untuk layanan sejenis. Menurutnya, kabar yang beredar berasal dari usulan sejumlah pihak, namun belum pernah menjadi pembahasan resmi di kementerian.
Meskipun telah dibantah secara resmi, usulan-usulan kebijakan yang dianggap menyulitkan rakyat ini tetap membuat masyarakat khawatir. Warga merasa bahwa setiap kebijakan yang muncul cenderung menambah beban hidup mereka. Hal ini menciptakan persepsi negatif dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Harun, seorang warga Kuala Kapuas, mengungkapkan perasaannya pada Selasa, 5 Agustus 2025.
"Tidak bisakah kami bernafas dulu wahai pemerintah? Jangankan kebijakan itu benar terjadi, mendengar usulan saja sudah pusing. Kebijakan sepertinya lebih kepada menyulitkan rakyat," keluhnya.
Pernyataan ini mencerminkan betapa sensitifnya masyarakat terhadap isu-isu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.
Keresahan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menanggapi atau bahkan mempublikasikan usulan kebijakan. Komunikasi yang efektif dan transparan menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan publik. Perlu ada jaminan bahwa setiap kebijakan yang akan dibuat benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat dan tidak hanya menimbulkan polemik. (SABRIANOOR/j)
