BORNEONEWS, Palangka Raya - Setiap tanggal 18 November, Indonesia memperingati Hari Sawit Nasional sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi besar industri kelapa sawit bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Dikenal sebagai “emas hijau”, kelapa sawit telah menjelma menjadi komoditas unggulan yang menempatkan Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia.
Menurut Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP, Eddy Abdurrahman, peringatan Hari Sawit Nasional bukan sekadar seremoni, melainkan momentum reflektif untuk meneguhkan komitmen terhadap keberlanjutan, inklusivitas, dan kemandirian industri sawit nasional.
“Kelapa sawit bukan hanya soal ekspor dan devisa, tapi juga tentang partisipasi rakyat, transformasi ekonomi daerah, dan ketahanan energi nasional,” ujar Eddy dalam rilisnya pada Kamis, 7 Agustus 2025.
Kelapa sawit (Elaeis guineensis) pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1848 melalui empat bibit yang ditanam di Kebun Raya Bogor oleh Dr. D. T. Pryce.
Awalnya hanya sebagai tanaman hias, bibit ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah seperti Deli, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Maluku.
Langkah awal menuju perkebunan komersial dimulai pada 1878 oleh Deli Maatschappij di Sumatera Utara. Tahun 1911 menjadi tonggak penting ketika perusahaan Belgia dan Jerman membuka perkebunan kelapa sawit di Pulau Raja (Asahan), Sungai Riput (Aceh), dan Tanah Itam Ulu (Sumatera Utara). Pabrik kelapa sawit pertama pun dibangun di Sungai Liput (1918) dan Tanah Itam Ulu (1922).
Tahun 1976, pemerintah Indonesia membangun industri hilir pertama bernama PAMINA di Adlina, Sumatera Utara, sebagai upaya meningkatkan nilai tambah minyak sawit dalam negeri. Perkembangan ini berlanjut dengan nasionalisasi perusahaan kolonial yang menjadi cikal bakal BUMN sawit.
“Langkah hilirisasi dan nasionalisasi adalah bentuk kemandirian ekonomi yang memperkuat posisi Indonesia di pasar global,” jelas Eddy.
Pada 1977, pemerintah meluncurkan proyek NES (Nucleus Estate and Smallholders) atau PIR (Perkebunan Inti Rakyat) bekerja sama dengan World Bank, ADB, KfW, dan IFAD. PIR menjadi model kemitraan antara petani dan perusahaan yang terbukti sukses dan direplikasi secara nasional.
Eddy menekankan bahwa PIR adalah bukti bahwa rakyat bisa menjadi aktor utama dalam industri strategis.
“PIR membuka jalan bagi petani untuk berpartisipasi aktif, bahkan menjadi tulang punggung produksi sawit nasional,” katanya.
Berbagai kebijakan desentralisasi, kemitraan, dan perizinan yang inklusif mendorong pertumbuhan revolusioner perkebunan sawit Indonesia. Pada tahun 2006, Indonesia resmi menggeser Malaysia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Hingga 2024, luas kebun sawit Indonesia mencapai 16,38 juta hektare (Ditjenbun Kementan, 2024).
Awalnya, banyak ekonom global meragukan kemampuan rakyat untuk terlibat dalam budidaya sawit karena tingginya kebutuhan modal. Namun, model PIR dan dukungan pemerintah membuktikan sebaliknya. Petani plasma dan swadaya kini berkontribusi besar dalam produksi sawit nasional.
Pangsa perkebunan rakyat meningkat drastis dari hanya 2 persen menjadi 41 persen menurut data PASPI, 2023.
“Partisipasi petani adalah bukti bahwa sawit bukan hanya milik korporasi, tapi milik rakyat Indonesia,” tegas Eddy.
Hari Sawit Nasional menjadi pengingat bahwa industri sawit harus terus bertransformasi menuju keberlanjutan. BPDPKS, di bawah kepemimpinan Eddy Abdurrahman, terus mendorong riset, replanting, dan penguatan kapasitas petani agar industri sawit Indonesia tetap tangguh dan inklusif.
“Sawit Indonesia harus menjadi simbol kemajuan yang adil, berkelanjutan, dan berdaulat,” tutup Eddy.(TESTI PRISCILLA)
