BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, meminta Pemerintah Kota untuk tidak hanya fokus pada pemadaman saat terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga serius dalam melakukan pemulihan ekosistem, khususnya lahan gambut yang rusak akibat kebakaran.
“Lahan gambut yang rusak akibat karhutla tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pemulihan ekosistem harus menjadi bagian dari penanganan jangka panjang agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang lebih parah,” ujar Khemal, Kamis, 7 Agustus 2025.
Ia menekankan bahwa lahan gambut memiliki peran penting sebagai penyimpan cadangan air dan pengatur iklim mikro. Ketika rusak, tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga meningkatkan potensi kebakaran berulang.
“Pemerintah harus menyusun langkah konkret, mulai dari rewetting atau pembasahan kembali lahan gambut, rehabilitasi vegetasi alami, hingga edukasi kepada masyarakat sekitar kawasan rawan karhutla,” tambahnya.
Khemal juga mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga konservasi, akademisi, serta masyarakat adat dalam proses pemulihan.
“Kalau tidak dilakukan secara komprehensif, kita akan terus menghadapi masalah yang sama setiap tahun,” tegasnya. (MARINI/j)
Caption : DPRD Palangka Raya Tegaskan Pemko Harus Serius Pulihkan Ekosistem Gambut Pascakebakaran
BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, meminta Pemerintah Kota untuk tidak hanya fokus pada pemadaman saat terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga serius dalam melakukan pemulihan ekosistem, khususnya lahan gambut yang rusak akibat kebakaran.
“Lahan gambut yang rusak akibat karhutla tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pemulihan ekosistem harus menjadi bagian dari penanganan jangka panjang agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang lebih parah,” ujar Khemal, Kamis, 7 Agustus 2025.
Ia menekankan bahwa lahan gambut memiliki peran penting sebagai penyimpan cadangan air dan pengatur iklim mikro. Ketika rusak, tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga meningkatkan potensi kebakaran berulang.
“Pemerintah harus menyusun langkah konkret, mulai dari rewetting atau pembasahan kembali lahan gambut, rehabilitasi vegetasi alami, hingga edukasi kepada masyarakat sekitar kawasan rawan karhutla,” tambahnya.
Khemal juga mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dengan lembaga konservasi, akademisi, serta masyarakat adat dalam proses pemulihan.
“Kalau tidak dilakukan secara komprehensif, kita akan terus menghadapi masalah yang sama setiap tahun,” tegasnya. (MARINI/j)
