BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan komitmen bersama dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2025 secara kolaboratif dan terencana.
Hal itu tercermin dari Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla Tahun 2025 digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis, 7 Agustus 2025, dipimpin Menteri Lingkungan Hidup RI Hanif Faisol Nurofiq dan dihadiri Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta Gubernur Agustiar Sabran dan unsur Forkopimda.
Rakor ini merupakan respons atas potensi peningkatan karhutla saat puncak musim kemarau, di mana BMKG menyebut kemarau 2025 bersifat normal, namun potensi kebakaran tetap tinggi, terutama di lahan gambut.
“KLHK juga berperan aktif dalam penegakan hukum, pemulihan ekosistem, dan pengendalian kebakaran lahan non-hutan, termasuk peningkatan komunikasi publik terkait Karhutla,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq di Palangka Raya, Kamis, 7 Agustus 2025.
Berdasarkan data BPBD per 4 Agustus 2025, terdapat 1.317 hotspot di Kalteng, dengan 326 kejadian karhutla yang membakar 451 hektare. Pada 6 Agustus tidak ditemukan hotspot dengan kepercayaan tinggi, namun 11 titik dengan konfidensi sedang tercatat di Barito Utara, Gunung Mas, Katingan, dan Pulang Pisau.
Hanif menekankan pentingnya langkah preventif seperti larangan pengeringan gambut, revitalisasi sekat kanal, edukasi masyarakat, pelibatan akademisi untuk riset, dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran. (HERMAWAN DP/y)
