BORNEONEWS, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran meminta dukungan pemerintah pusat dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya.
Menurutnya, dukungan itu mencakup helikopter pemantauan tambahan, drone jarak jauh, pusat data dan komando terpadu, serta logistik udara seperti BBM, teknisi, dan pos pantau.
"Ini adalah alarm bagi kita semua. Deteksi dini, sinergi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat adalah harga mati,” tegasnya, Kamis, 7 Agustus 2025.
Agustiar mengatakan, Kalteng menghadapi risiko tinggi karhutla, terutama di wilayah gambut seperti Pulang Pisau, Kapuas, dan Kotawaringin Timur.
Ia menambahkan, peristiwa besar karhutla pada 2015 seluas ±402.779 hektare dan pada 2019 seluas ±343.353 hektare harus menjadi pembelajaran.
Dalam rangka penanggulangan langsung, pihaknya telah melakukan pemantauan udara menggunakan helikopter bersama Forkopimda.
Pemantauan pada 5 Agustus dilakukan di wilayah Barat dan Tengah yang meliputi Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Katingan, Seruyan, dan Palangka Raya.
Pada 6–7 Agustus pemantauan dilakukan di wilayah Timur meliputi Barito Timur, Barito Utara, dan Barito Selatan untuk memastikan kesiapan personel, memverifikasi titik api, serta menentukan prioritas penanganan.
Gubernur juga menegaskan bahwa Pemprov Kalteng telah memiliki Perda No. 1 Tahun 2020 yang menjadi kompromi antara kearifan lokal dan perlindungan lingkungan, mengatur pembakaran terbatas maksimal 2 hektare per kepala keluarga oleh masyarakat adat dengan pengawasan ketat. (HERMAWAN DP/R)
