BORNEONEWS, Kuala Kurun - Pemkab Gunung Mas memberikan klarifikasi usai munculnya pemberitaan terkait ruang kelas V di SDN Tumbang Lampahung yang dibangun dengan menggunakan dana komite sekolah dengan berdindingkan seng dan berlantaikan cor semen.
"SDN 1 Tumbang Lampahung merupakan sekolah yang direlokasi karena lokasi sebelumnya terdampak banjir. Secara lokasi sudah memadai namun memang masih kekurangan ruang kelas. Sebelum berita ini viral, kami sudah berencana akan membangun ruang kelas V tersebut menggunakan APBD tahun anggaran 2026," jelas Bupati Gunung Mas Jaya S Monong melalui Kepala Disdikpora Aprianto, Minggu, 10 Agustus 2025.
Dijelaskan, saat kegiatan pertemuan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berapa waktu lalu, kepala SDN Tumbang Lampahung sudah menyampaikan usulan pembangunan ruang kelas V itu.
Namun usulan tersebut kata Aprianto tidak memungkinkan jika masuk pada perubahan APBD tahun 2025, dikarenakan waktu pengerjaan kemungkinan tidak sempat terkejar. Sehingga pihaknya sudah memprioritaskan pembangunan ruang kelas tersebut menggunakan APBD tahun 2026.
Karena itu, komite sekolah kemudian inisiatif menggalang dana untuk secara swadaya membuat ruang kelas darurat yang berdindingkan seng agar anak-anak mereka bisa belajar dengan nyaman. Sebab, sebelumnya ruang kelas mereka menyatu dengan ruang guru SDN Tumbang Lampahung.
Lebih lanjut Aprianto menjelaskan bahwa, sebelumnya sudah ada beberapa pembangunan di SDN Tumbang Lampahung yakni pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotannya dan pembangunan ruang UKS melalui Dana Alokasi Khusus pada tahun 2022.
"Tahun 2022, ada ruangan di SDN Tumbang Lampahung sudah kami bangun, sehingga pada tahun berikutnya anggaran yang kita miliki digunakan untuk pembangunan sekolah di daerah lain di Kabupaten Gunung Mas," ujar Aprianto.
Meski demikian, pihaknya tetap berupaya memperhatikan kebutuhan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah.
"Tidak hanya bangunan fisik sekolah saja yang kami perhatikan, namun kompetensi dan rumah dinas para guru juga kami perhatikan, namun pembangunan atau perbaikannya menyesuaikan anggaran yang ada," jelasnya. (RISKA YULYANA/H)
