BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi I DPRD Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, mengingatkan Pemerintah Kota (Pemko) agar serapan belanja modal dalam APBD tidak mengalami penurunan atau rendah.
Menurutnya, rendahnya serapan belanja modal berpotensi menimbulkan kerugian publik karena anggaran tersebut umumnya digunakan untuk membangun sarana dan fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat.
Hatir menjelaskan, belanja modal memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan fisik dan peningkatan pelayanan publik, mulai dari infrastruktur jalan, jembatan, hingga fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas.
“Kalau realisasi belanja modal rendah, dampaknya langsung dirasakan masyarakat karena sarana publik yang dibutuhkan jadi tertunda pembangunannya,” ujarnya, Minggu, 10 Agustus 2025.
Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang, proses lelang yang cepat, serta koordinasi antar-perangkat daerah agar pelaksanaan program yang dibiayai belanja modal bisa berjalan tepat waktu. Dengan demikian, manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.
Selain itu, Hatir juga mendorong agar pemerintah kota memperhatikan kualitas pembangunan, bukan hanya sekadar mengejar target serapan anggaran.
“Serapan anggaran yang tinggi harus diiringi kualitas pekerjaan yang baik, agar hasil pembangunan awet dan benar-benar bermanfaat,” tegasnya.
Politisi Demokrat ini menambahkan, DPRD akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, termasuk realisasi belanja modal, untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana publik berjalan efektif, transparan, dan sesuai peruntukannya. (MARINI/H)
