BORNEONEWS, Palangka Raya – Aktivitas tambang emas ilegal diduga masih marak terjadi di wilayah Kecamatan Bukit Batu. Menyikapi hal ini, anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya untuk melakukan pendataan dan verifikasi secara menyeluruh terhadap aktivitas penambangan tanpa izin di kawasan tersebut.
Menurut Khemal, langkah pendataan dan verifikasi sangat penting sebagai tahap awal sebelum pemerintah mengambil tindakan lebih lanjut.
“Kita perlu data yang valid, termasuk lokasi, jenis tambang, pelaku, dan dampak lingkungannya. Tanpa itu, penanganan akan sulit dilakukan secara tepat dan terarah,” ujarnya, Selasa, 12 Agustus 2025.
Ia menegaskan bahwa penambangan ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merusak lingkungan, mengancam keselamatan warga, dan mengurangi potensi pendapatan daerah.
Oleh karena itu, penanganannya memerlukan koordinasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga instansi lingkungan hidup.
Khemal juga menyoroti perlunya pengawasan terhadap proses penanganan tambang ilegal agar tidak hanya berhenti pada tindakan sesaat.
Ia mengingatkan, jika tidak diawasi dengan baik, aktivitas tersebut berpotensi muncul kembali di lokasi yang sama atau bahkan pindah ke daerah lain di sekitar Palangka Raya.
“Pengawasan itu penting supaya hasil penanganan bisa berkelanjutan. Jangan sampai setelah ditertibkan, beberapa bulan kemudian tambang ilegal beroperasi lagi,” tegasnya.
Selain itu, ia mendorong agar Pemko Palangka Raya mengedepankan upaya preventif, seperti sosialisasi bahaya tambang ilegal dan pemberian alternatif mata pencaharian bagi masyarakat yang terlibat.
Menurut Khemal, solusi ekonomi yang tepat akan membantu mengurangi ketergantungan warga pada aktivitas tambang ilegal.
Khemal berharap langkah pendataan, verifikasi, pengawasan, dan pemberdayaan ekonomi dapat berjalan simultan sehingga penanganan tambang ilegal di Bukit Batu menjadi lebih efektif.
“Kalau semua pihak bergerak bersama, kita bisa melindungi lingkungan sekaligus menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (MARINI/j)
