BORNEONEWS, Sampit – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) tengah mempelajari potensi penerapan skema sharing dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pengembangan Bandara H Asan Sampit. Langkah ini dilakukan menyusul keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat.
Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, usulan pelebaran dan perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara H Asan Sampit membutuhkan anggaran sekitar Rp192 miliar. Namun, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini tengah mengalami efisiensi sehingga pendanaan penuh dari pusat menjadi sulit terealisasi.
"Karena dari pemerintah pusat juga kesulitan anggaran, di Singkawang mereka melakukan sharing dana untuk pembangunan bandara. Pemerintah daerah, pihak swasta melalui CSR, dan APBN ikut terlibat. Kemarin saya berbicara dengan Kepala Kejaksaan Negeri yang baru, beliau pernah bertugas di Singkawang, dan di sana pengadaan tanah bandara juga melalui dana sharing," ujar Halikinnor, Selasa, 12 Agustus 2025.
Menurutnya, konsep ini berpotensi diterapkan di Kotim. Apalagi pembebasan lahan untuk pengembangan Bandara H Asan Sampit telah rampung. Sehingga pihaknya kini memerlukan anggaran untuk pelebaran dan menambah panjang landasan pacu bandara agar dapat didarati pesawat berbadan besar.
Halikinnor menargetkan studi banding ke Singkawang untuk mempelajari sistem pelaksanaan sharing dana tersebut. Ia juga akan mengundang dunia usaha untuk program tersebut.
"Kalau misalnya anggaran yang diperlukan Rp200 miliar, kita bisa ambil Rp50-70 miliar dari dunia usaha melalui CSR. Dengan begitu pemerintah pusat tidak terlalu berat. Kalau semua dibebankan ke pusat, besar kemungkinan batal karena alasan efisiensi anggaran," tandasnya.
Sinergi APBD Kotim, kontribusi swasta melalui CSR, dan dukungan APBN diyakini akan mempercepat pengembangan Bandara H Asan Sampit. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas daerah, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan membuka peluang investasi baru di Kotim. (DEWI PATMALASARI/j)
