BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Kabupaten Katingan bersama BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan pendampingan penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan atau PJPK.
Bertempat di Aula Bappedalitbang, kegiatan ini menjadi tonggak awal dalam merancang pembangunan daerah yang lebih terarah dan berbasis data kependudukan.
Sekretaris BKKBN, Friedma Denny, yang mewakili Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Dr Sunarto, menyampaikan bahwa PJPK merupakan dokumen strategis yang akan menjadi panduan dalam menyusun kebijakan pembangunan lintas sektor. Kegiatan ini turut dihadiri oleh pejabat dari Bappedalitbang Provinsi Kalteng dan DP3AP2KB Kabupaten Katingan.
Dalam diskusi yang berlangsung, Sekretaris Bappedalitbang Hotden Manto Manalu mengungkapkan bahwa penyebaran penduduk yang tidak merata menjadi tantangan utama di Katingan. Ketimpangan ini berdampak pada akses layanan publik, distribusi ekonomi, dan efektivitas pembangunan.
“PJPK harus mampu menjadi solusi atas ketimpangan ini,” tegas Denny dalam rilisnya para Jumat, 15 Agustus 2025.
Penyusunan PJPK bertujuan untuk mengelola dinamika kependudukan secara menyeluruh. Dengan memperhatikan jumlah, struktur, dan persebaran penduduk, pemerintah daerah dapat merancang program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Lima indikator utama PJPK menjadi fokus dalam pendampingan ini, yaitu pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas SDM, pengarahan mobilitas, pembangunan keluarga, dan penguatan data kependudukan.
"Kelima aspek ini saling terkait dan menjadi dasar dalam merancang kebijakan yang berkelanjutan," katanya.
Kegiatan ini menandai komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pusat untuk membangun Katingan secara inklusif. Dengan PJPK sebagai panduan, diharapkan pembangunan di Katingan dapat berjalan lebih terstruktur, adil, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (TESTI PRISCILLA/H)
