BORNEONEWS, Sampit – Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat akan terus berlanjut pada tahun depan, dengan kondisi tersebut Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun mendorong pemerintah daerah memprioritaskan program kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Program-program yang berpihak kepada masyarakat pasti kita dukung. Terkait efisiensi yang akan dilanjutkan, kami sepakat program yang bisa ditunda maka kita tunda. Program prioritas adalah yang langsung dirasakan manfaatnya oleh warga Kotim,” ujar Rimbun, Jumat, 15 Agustus 2025.
Hal tersebut disampaikannya setelah rapat paripurna istimewa mendengarkan Pidato Kenegaraan MPR RI, DPR RI dan Presiden RI.
Menyiasati efisiensi anggaran tersebut, pihaknya bersama Pemkab Kotim akan berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi kekayaan alam, seperti sektor pertambangan dan perkebunan.
“Kami minta kekompakan baik dari pemda, DPRD, masyarakat, maupun perusahaan yang berinvestasi di Kotim agar pajak yang sempat tertunda atau diabaikan bisa kita kejar. DPRD akan ikut mengawal hal ini,” imbuhnya.
Ia menambahkan, upaya peningkatan PAD harus maksimal dilakukan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, terutama dalam mengoptimalkan kontribusi investor.
Sementara untuk pajak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pendekatan dan sosialisasi akan dilakukan agar sejalan dengan kepentingan bersama untuk pembangunan Kotim.
"Kalau dengan masyarakat kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Walaupun ada pajak yang bersentuhan dengan masyarakat pasti kita upayakan untuk pendekatan dan sosialisasi supaya bisa sejalan dengan keinginan kita bersama untuk Kotim," tandasnya. (DEWI PATMALASARI/Y)
