BORNEONEWS, Palangka Raya - Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP menggelar kegiatan koordinasi dan identifikasi perkebunan kakao rakyat di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari program Peremajaan Kakao Rakyat atau PAKAR. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kakao secara berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Kegiatan koordinasi dilaksanakan di Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah, sementara identifikasi lapangan dilakukan di Kabupaten Sigi. Diskusi intensif dan kunjungan langsung ke perkebunan rakyat menjadi bagian penting dalam memahami kondisi aktual dan potensi pengembangan kakao di wilayah tersebut.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Syahruddin, menegaskan bahwa PAKAR merupakan peluang strategis bagi Indonesia sebagai produsen kakao dunia.
“Kami ingin memastikan bahwa perkebunan rakyat memiliki akses terhadap dukungan teknis dan pendanaan yang berkelanjutan,” kata Normansyah dalam rilisnya pada Selasa, 19 Agustus 2025.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Direksi BPDP, Dewan Pengawas, serta pemangku kepentingan dari berbagai kementerian dan dinas terkait. Hadir pula Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, perwakilan Direktorat Tanaman Tahunan dan Semusim, serta Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan.
Normansyah menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk menyamakan persepsi tentang pentingnya peningkatan produktivitas kakao.
“Dukungan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah menjadi kunci keberhasilan program ini,“ tuturnya lagi.
BPDP berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas petani kakao melalui pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap teknologi pertanian. Program PAKAR diharapkan menjadi model peremajaan komoditas strategis yang dapat direplikasi di provinsi sentra kakao lainnya. (TESTI PRISCILLA/Y)
