BORNEONEWS, Palangka Raya - Dalam upaya memperkuat sektor hulu kakao nasional, BPDP menginisiasi kegiatan koordinasi dan identifikasi perkebunan kakao rakyat di Sulawesi Tengah. Program ini menjadi bagian dari strategi besar Peremajaan Kakao Rakyat atau PAKAR yang menitikberatkan pada keberlanjutan dan peningkatan produktivitas.
Kegiatan ini berlangsung di dua lokasi utama: Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah untuk diskusi kebijakan, dan Kabupaten Sigi untuk observasi lapangan. Kedua kegiatan ini dirancang untuk menyelaraskan visi antara pemerintah pusat dan daerah.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Syahruddin, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar sebagai produsen kakao dunia.
“Melalui PAKAR, kami ingin memastikan bahwa petani rakyat menjadi bagian dari rantai nilai yang berdaya saing,” katanya dalam rilis pada Selasa, 19 Agustus 2025.
Kegiatan ini melibatkan lintas kementerian dan lembaga, termasuk Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Tanaman Tahunan dan Semusim, serta Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam membangun ekosistem kakao yang tangguh.
Normansyah menekankan pentingnya hilirisasi kakao sebagai bagian dari strategi ekonomi nasional.
“Peningkatan produktivitas harus diiringi dengan penguatan industri pengolahan agar nilai tambah kakao dapat dinikmati oleh petani,“ tuturnya.
BPDP akan terus mendorong sinergi antara pemerintah, petani, dan pelaku industri untuk menciptakan sistem perkebunan kakao rakyat yang inklusif dan berkelanjutan. Sulawesi Tengah dipilih sebagai pilot project karena potensi dan komitmen daerah yang tinggi terhadap sektor ini. (TESTI PRISCILLA/j)
