BORNEONEWS, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan Sensus Ekonomi 2026 untuk memotret aktivitas ekonomi non-pertanian secara menyeluruh termasuk sektor konstruksi.
"Pada 2026 BPS akan melaksanakan hajat besar yaitu Sensus Ekonomi 2026, dan salah satu tujuannya adalah memotret aktivitas ekonomi non-pertanian secara menyeluruh termasuk sektor konstruksi," ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Selasa 19 Agustus 2025.
Amalia berharap semua pihak, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dapat bekerja sama terkait Sensus Ekonomi 2026.
"Ini sensus bukan survei artinya ini tidak sampel dan harus terdata tanpa terkecuali, oleh sebab itu kami mohon sinergi dan koordinasi dengan semua (pihak) sehingga nanti kami bisa mendata seluruh pelaku usaha di sektor konstruksi dengan baik dan tentunya ini akan bermanfaat bagi Kementerian PU hasil dari sensus ekonomi ini," katanya.
Menurut dia, hasil sensus tersebut kalau bisa dilakukan dan terdata dengan baik dapat menjadi feedback yang luar biasa.
"Ini nanti kalau kita bisa lakukan dan terdata dengan baik akan menjadi feedback yang luar biasa dan menjadi basis kebijakan yang luar biasa," katanya.
Sensus ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilakukan BPS untuk semua usaha. Ini merupakan amanat Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, mencakup semua skala usaha dari mikro, kecil, menengah maupun besar, kecuali usaha di sektor pertanian.
BPS menjamin keamanan data pemilik usaha, termasuk nilai penjualan hingga identitas usaha yang dikumpulkan untuk Sensus Ekonomi 2026.
Direktur Statistik Distribusi BPS RI Sarpono mengatakan, sensus ekonomi terakhir dilakukan pada tahun 2016 atau 10 tahun lalu dan sampai sekarang banyak dinamika yang terjadi khususnya perekonomian. Sensus ekonomi akan memotret perubahan-perubahan tersebut sampai kondisi yang terkini.
Data yang dikumpulkan sifatnya pokok saja seperti identitas usaha termasuk nama pengusaha, alamat usaha, jumlah tenaga kerja, nilai penjualan, dan modal.
ANTARA
