BORNEONEWS, Palangka Raya – Komisi VI DPR RI menemukan sejumlah masalah dalam Perum Damri Stasiun Palangka Raya. Salah satu masalah yang menghambat operasional ialah sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar (Ron 95). Persoalan lainnya, minimnya armada untuk melayani wilayah Kalimantan Tengah secara maksimal.
Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo mendapati hal tersebut, dalam kunjungan ke kantor Perusahaan Umum Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (Perum Damri) Stasiun Palangka Raya, Rabu (2/10/2016).
Bambang menyebutkan, Kalteng merupakan provinsi kedua terluas di Indonesia. Panjang ruas jalan negara, provinsi, kabupaten dan kota secara total, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2014, mencapai 16.000 kilometer. Lalu, jumlah jiwa di Kalteng data 2014 juga, mencapai 2,4 juta jiwa, lebih banyak 1 juta jiwa dari Provinsi Papua. Armada Perum Damri Palangka Raya hanya 37 unit, 2 di antaranya, afkir.
Dilihat dari angka-angka itu, tanggung jawab Damri Palangka Raya untuk melayani moda transportasi darat sangat besar. Apalagi badan usaha milik negara (BUMN) ini juga melayani rute perintis untuk memutus isolasi transportasi.
“Damri ini harus memfasilitasi multymoda. Karena tanpa jenis transportasi massal, biaya masyarakat akan semakin besar,” kata Bambang Haryo.
Bambang pun menghubungi Pelaksana Tugas Direktur Utama Perum Damri, Sumardi Usman di Jakarta, untuk membahas lebih lanjut persoalan itu. Terkait sulitnya mendapat BBM, Bambang mengatakan akan mencari solusi saat pertemuan dengan Pertamina.
Dalam kesempatan yang sama, Bambang juga memberi saran agar Perum Damri ada dalam hati masyarakat. Antara lain melayani rute palayanan angkutan di bandara yang lebih murah dari yang sudah tersedia. Dia juga mengatakan, akan mengupayakan terciptanya satu regulasi, agar Damri tidak dibuat mati angkutan liar. “Kita butuh gebrakan,” kata Bambang Haryo, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra.
General Manejer Perum Damri Stasiun Palangka Raya, Daryono mengatakan, mengapresiasi kunjungan Bambang ke Stasiun Palangka Raya. Perhatian yang diberikan itu menambah semangat pihaknya untuk bekerja lebih keras lagi.
Terkait sejumlah masalah itu, Daryono mengakui. Namun kata dia itu tidak menghalangi kinerja mereka untuk melayani transportasi di Kalteng. “Kita harus membeli BBM, dex-lite yang harganya Rp6.900 per liter. Padahal di anggaran kita untuk solar seharga Rp5.500 per liter. Karena tidak tersedia lagi di sejumlah SPBU,” kata Daryono di kantornya. (RONI SAHALA/N).
