BORNEONEWS, Palangka Raya – Sekretaris Komisi III DPRD Palangka Raya, Rana Muthia Oktari, menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, kerja sama yang baik akan berdampak langsung pada terpenuhinya hak-hak dasar warga, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
“DPRD dan pemerintah kota harus selaras dan berkolaborasi agar kebutuhan warga terpenuhi. Terutama kebutuhan dasar, yakni pendidikan dan kesehatan. Pemerintah harus hadir,” ujar Rana, Kamis, 21 Agustus 2025.
Ia menekankan, kegiatan reses yang dilakukan anggota dewan seharusnya tidak hanya sebatas formalitas atau rutinitas tahunan. Aspirasi masyarakat yang diserap dari lapangan harus benar-benar diperjuangkan agar dapat terwujud dalam bentuk program nyata.
“Harapannya reses ini tidak cuma jadi formalitas, pokok pikiran bukan cuma dicatat dan disampaikan saat rapat. Tapi menjadi aspirasi yang memang betul-betul diperjuangkan dan dilaksanakan,” tambahnya.
Rana juga mendorong pemerintah kota agar memaksimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan masyarakat luas. Menurutnya, masih banyak warga yang benar-benar membutuhkan uluran tangan pemerintah, khususnya yang tinggal di wilayah pelosok.
Dengan pengelolaan APBD yang efektif dan tepat sasaran, ia yakin program pembangunan di Kota Palangka Raya bisa menyentuh langsung kebutuhan riil masyarakat.
“Maksimalkan APBD yang ada, karena masih banyak masyarakat yang betul-betul membutuhkan uluran tangan pemerintah. Kita harus hadir untuk mereka,” tegasnya.
Menurut Rana, hadirnya pemerintah bukan hanya dalam bentuk program besar berskala kota, tetapi juga melalui langkah-langkah sederhana yang mampu dirasakan langsung masyarakat. Baik perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, maupun pemerataan fasilitas pendidikan.
Ia berharap, semangat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif bisa terus dijaga demi menciptakan pembangunan yang lebih merata dan adil.
“Kita harus hadir untuk masyarakat, dan itu harus diwujudkan dalam kerja nyata, bukan sekadar janji,” pungkasnya. (MARINI/H)
