BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Rana Muthia menyoroti masih minimnya sarana transportasi dan layanan kesehatan di Kecamatan Rakumpit. Hal itu ia sampaikan berdasarkan hasil reses di Kelurahan Pager, di mana masyarakat menyampaikan sejumlah aspirasi penting untuk menunjang kehidupan sehari-hari.
Menurut Rana ada 5 kelurahan di Kecamatan Rakumpit yang sangat membutuhkan transportasi sungai berupa kapal ferry, klotok, maupun speedboat.
Kelima kelurahan tersebut yakni Gaung Baru, Bukit Sua, Panjehang, Mungku Baru, dan Petuk Barunai.
“Ini kelurahan yang sangat jauh dari pusat Kota Palangka Raya. Akses satu-satunya adalah sungai, sehingga pemerintah kota harus memperhatikan wilayah Kecamatan Rakumpit, karena ini masih termasuk dalam wilayah Kota Palangka Raya,” ujar Rana, Kamis, 21 Agustus 2025.
Masyarakat di Rakumpit sering merasa wilayahnya kurang diperhatikan, padahal secara administratif masuk dalam wilayah Kota Palangka Raya. Karena itu penyediaan transportasi sungai yang layak sangat penting untuk mempermudah mobilitas warga, baik untuk urusan ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan.
Selain masalah transportasi, Rana juga menyoroti kebutuhan mendesak di sektor layanan kesehatan. Ia menyebut puskesmas yang ada di Rakumpit harus segera dilengkapi tenaga kesehatan, fasilitas, peralatan medis, hingga ketersediaan obat-obatan.
“Perlu dilengkapi juga tenaga kesehatan, fasilitas atau peralatan, dan juga obat-obatan untuk puskesmas di Kecamatan Rakumpit. Jadi kalau ada warga yang butuh pertolongan bisa dilakukan dulu semaksimal mungkin di puskesmas wilayah Rakumpit,” jelasnya.
Menurut Rana, perhatian terhadap Rakumpit penting karena wilayah tersebut memiliki tantangan geografis yang berbeda dibandingkan daerah lain di Kota Palangka Raya. Jika tidak ditangani serius, warga di sana akan terus kesulitan mengakses pelayanan dasar.
Ia menegaskan, aspirasi masyarakat Rakumpit akan dikawal melalui pembahasan di DPRD agar dapat menjadi prioritas pembangunan daerah.
“Jangan sampai Rakumpit hanya dilihat sebagai wilayah pinggiran. Justru karena aksesnya terbatas, maka harus lebih diprioritaskan,” pungkasnya. (MARINI/R)
