BORNEONEWS, Palangka Raya - Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Bambang Irawan, menyoroti kinerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) di tingkat kabupaten/kota yang dinilai belum optimal dalam menyelesaikan permasalahan antara masyarakat dan perusahaan.
Menurut Bambang Irawan, sejumlah kasus konflik sosial justru terkesan dibiarkan tanpa adanya kejelasan penyelesaian. Padahal, tim tersebut seharusnya menjadi garda terdepan dalam meredam potensi konflik sosial yang lebih luas di masyarakat.
“Ada beberapa kasus yang dibiarkan menggantung. Seharusnya ditangani, apapun hasil akhirnya,” ujar Bambang Irawa, Jumat, 22 Agustus 2025.
Ia menekankan pentingnya penanganan yang tuntas terhadap setiap kasus konflik sosial yang muncul.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mendorong Tim PKS di kabupaten/kota untuk lebih transparan dalam menangani setiap persoalan. Ia menilai bahwa keterbukaan informasi mengenai hasil penanganan konflik kepada masyarakat sangat penting untuk membangun kepercayaan.
“Harus ada rilis resmi. Misalnya, memberikan catatan bahwa kasus tidak dapat dilanjutkan karena alasan tertentu, atau masih dalam proses,” tegasnya.
Dengan adanya informasi yang jelas, masyarakat dapat memahami perkembangan penanganan konflik yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Bambang Irawan juga meminta agar laporan progres penanganan konflik disampaikan secara berkala oleh Tim PKS. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana penyelesaian yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.
"Saya berharap agar Tim PKS di daerah dapat lebih proaktif dalam menyelesaikan konflik sosial, sehingga tidak perlu dilimpahkan ke tingkat provinsi," pungkasnya. (PATHUR/H)
