BORNEONEWS, Palangka Raya - Pihak legislatif mendesak agar Pemerintah Kota Palangka Rata melalui Dinas Pendidikan (Disdik) segera melakukan pemetaan guru alias tenaga pendidik di daerah setempat.
Seperti diketahui bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) jumlahnya selalu menumpuk di wilayah perkotaan. Akibatnya daerah pedesaan dan pinggiran mengalami kekurangan tenaga. Hal ini juga berlaku bagi pelayanan inti seperti tenaga pendidik dan tenaga medis. Kota Palangka Raya sendiri, tak lrpas dari kondisi ini meskipun sudah menyandang status Kota Pendidikan.
"Kita sudah sering minta pemetaan guru ini dilakukan dengan harapan ada pemerataan tenaga pengajar terutama yang diperuntukkan bagi daerah pelosok," ungkap Anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Mukarramah, Kamis (3/11/2016).
Upaya pemerataan guru ini tentu dapat dilakukan oleh Pemko Palangka Raya yakni dengan melakukan pemetaan, misalkan kawasan mana yang gurunya minim dan kawasan mana gurunya sudah membludak.
"Kami mendorong pemko untuk dapat melakukan pemetaan guru. Artinya jangan sampai dilakukan penumpukan guru di satu kawasan perkotaan yang mengakibatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru di kawasan pelosok menjadi tidak merata," cetusnya.
Ia mengatakan, setidaknya upaya pemerataan tenaga pengajar di Kota Kota Palangka Raya harus menjadi prioritas kerja pemko pada 2016. Pasalnya, soal pemerataan tenaga pengajar telah menjadi pekerjaan rumah tak kunjung terselesaikan.
"Kita paham kondisinya, selain sudah lama tidak ada formasi penerimaan PNS untuk tenaga pengajar pemberian insentif kepada tenaga honor juga masih terganjal jumlah yang harus diberikan. Padahal karena tenaga honor pemda tidak bisa menekan mereka, kalau ASN kan bisa diatur sesuai sumpah jabatan waktu penerimaan," tambah politisi Partai Nasdem ini.
Menurut Mukarramah, banyak faktor yang membuat tidak meratanya penyebaran tenaga guru, terutama yang menjangkau di daerah pelosok. Salah satunya masih banyaknya ego sentris individu tenaga pengajar terutama mereka yang sudah menyandang predikat PNS.
"PNS ini malah cepat bosan mengajar di daerah yang nota bene terpencil. Akhirnya mereka berlomba-lomba mencari lobi untuk pindah mengajar ke kawasan perkotaan. Padahal, para guru PNS yang ditempatkan pada daerah pelosok, tentu jauh sebelumnya telah membuat pernyataan yang bersedia ditempatkan di mana pun berada," ujarnya.
Untuk mengatasi ini, Mukarramah menyarankan agar pemerintah mengangkat guru yang memang berasal dari daerah tersebut. Dengan begitu para guru ini tidak akan meminta pindah ke kota. Mengingat faktor ini yang berkontribusi besar terhadap capaian pemerataan. Pasalnya, guru lebih banyak menumpuk di perkotaan dibanding daerah pelosok.
"Kami berharap pada anggaran tahun depan, setidaknya perlu diperbanyak lagi tenaga honor guru yang diperuntukan bagi daerah pelosok, dengan catatatan kesejahteraan hidup harus sebanding, sehingga membuat gairah dan semangat mengajar menjadi optimal," harapnya. (TESTI PRISCILLA/m)
