BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Bupati Kapuas, Wiyatno mengungkapkan harapan besarnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan pendampingan dan bimbingan kepada jajarannya.
Wiyatno menyoroti adanya kekhawatiran di kalangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berdampak pada kinerja dan penyerapan anggaran.
Menurut Wiyatno, pengalaman hukum yang menimpa pejabat sebelumnya telah menimbulkan trauma dan membuat para OPD cenderung menahan diri dalam menjalankan program pembangunan.
Kondisi ini dikhawatirkan menghambat penyerapan anggaran dan kelancaran pembangunan di Kabupaten Kapuas.
"Rata-rata dengan berbagai kejadian yang pernah terjadi, baik di tingkat Kabupaten maupun Desa, membuat para OPD cenderung menahan diri. Padahal ada yang sudah mengabdi puluhan tahun, namun khawatir apabila kegiatan yang dijalankan justru berujung persoalan hukum," jelas Bupati, Jumat, 22 Agustus 2025.
Wiyatno berharap adanya pendampingan intensif dari KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, terutama sebelum program pembangunan dimulai.
Pengarahan yang jelas mengenai aturan dan prosedur diharapkan dapat memberikan ketenangan bagi OPD maupun aparat desa untuk bekerja secara optimal.
Bupati menegaskan bahwa pendampingan ini sangat penting untuk memaksimalkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Dengan adanya pendampingan, diharapkan para OPD dapat bekerja dengan baik, penyerapan anggaran berjalan maksimal, dan penggunaan APBD tepat sasaran sesuai skala prioritas.
"Kami mohon agar peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya di Kabupaten Kapuas tidak terulang kembali," tegas Wiyatno.
Sebelumnya, Bupati Kapuas, Wiyatno menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Tindak Lanjut Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah se-Provinsi Kalimantan Tengah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melalui video conference Zoom Meeting, Kamis, 21 Agustus 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kapuas menekankan bahwa pendampingan dari KPK menjadi sangat penting dalam membangun iklim pemerintahan yang sehat, transparan, dan akuntabel, sehingga pembangunan di Kabupaten Kapuas dapat berjalan lancar untuk kepentingan masyarakat. (SABRIANOOR/R)
