BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Sri Ani Rintuh, meminta Pemerintah Kota melalui dinas terkait untuk memastikan ketersediaan obat-obatan di Puskesmas Rakumpit. Menurutnya, kebutuhan obat menjadi hal yang sangat vital bagi masyarakat, terlebih Rakumpit merupakan salah satu kecamatan dengan akses kesehatan yang cukup terbatas.
Sri Ani menuturkan, banyak warga Rakumpit yang menyampaikan keluhan saat pihaknya melaksanakan reses di Kelurahan Pager mengenai ketersediaan obat yang sering tidak lengkap di puskesmas.
Hal ini tentu menyulitkan masyarakat ketika membutuhkan layanan kesehatan cepat, terutama bagi warga yang tinggal di pelosok dengan jarak tempuh cukup jauh ke pusat kota.
“Warga di Rakumpit jangan sampai merasa terabaikan. Ketersediaan obat di puskesmas harus dijamin agar pelayanan kesehatan berjalan maksimal,” ucapnya, Jumat, 22 Agustus 2025.
Ia menjelaskan, Puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan dasar harus benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Tidak hanya soal tenaga medis, tetapi juga sarana, peralatan, dan terutama stok obat yang memadai untuk berbagai jenis penyakit yang sering diderita warga.
Sri Ani juga meminta adanya mekanisme pengawasan yang baik terkait distribusi obat. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan agar rantai pasok obat berjalan lancar dan tidak ada keterlambatan dalam pengiriman ke puskesmas yang berada di wilayah pelosok.
Selain itu, ia mendorong agar Pemko Palangka Raya mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan obat-obatan. DPRD, kata dia, siap mendukung dari sisi kebijakan maupun penganggaran agar pelayanan kesehatan di wilayah Rakumpit bisa meningkat.
“Kami tidak ingin masyarakat kesulitan mendapatkan obat hanya karena tinggal jauh dari kota. Pemerintah harus menjamin layanan kesehatan yang adil bagi semua,” tegasnya.
Dengan terpenuhinya kebutuhan obat di Puskesmas Rakumpit, Sri Ani berharap masyarakat tidak lagi kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Ia menegaskan bahwa hal ini adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan layanan publik yang merata. (MARINI/j)
