BORNEONEWS, Sampit - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Abdul Kadir mendorong pengolahan limbah kelapa sawit untuk mengatasi kekurangan listrik, terutama di desa-desa sekitar perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah ini yang masih banyak belum teraliri listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
“Kami berharap ke depan ada sejumlah inovasi dari pemerintah daerah maupun pihak swasta untuk mengatasi kekurangan listrik. Salah satunya dengan memanfaatkan limbah pabrik kelapa sawit. Apalagi Kotim memiliki puluhan pabrik kelapa sawit,” kata dia, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (3/11/2016).
Menurut politisi Partai Golkar itu, jarak antara satu wilayah dengan wilayah lain di Kabupaten Kotim yang cukup jauh membuat PT PLN kesulitan membangun jaringan untuk menjangkau seluruh wilayah Kotawaringin Timur. Guna mengupayakan pemenuhan listrik di daerah ini, selain mengandalkan PT PLN, pemerintah daerah juga mesti melakukan terobosan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi.
“Beberapa pembangkit skala kecil seperti tenaga surya, mikrohidro, dan biomassa dari limbah kelapa sawit bisa dimanfaatkan dengan menggandeng perusahaan kelapa sawi untuk menyediakan limbah sawitnya,” jelas dia.
Meskipun demikian, Kadir tidak menampik biaya untuk mengembangkan pembangkit tersebut tidak murah. Untuk menyediakan listrik bagi satu desa berkapasitas sekitar 100 rumah, paling tidak dibutuhkan aggaran sekitar Rp3 miliar-Rp4 miliar.
“Tetapi apabila ada kemauan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi masyarakat, langkah ini bisa dimulai. Karena tidak selamanya hanya bisa mengandalkan kerjasama dengan PT PLN,” papar dia.
Sementara itu Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi meminta perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah itu bisa berpartisipasi dan mendukung program listrik masuk desa yang dicanangkan pemerintah daerah.
Pemkab Kotawaringin Timur akan melakukan pendataan desa-desa yang belum teraliri listrik. Data jumlah desa dan rumah tangga itu selanjutnya akan diajukan ke PT PLN untuk nantinya ditindaklanjuti dengan program listrik masuk desa kerjasama dengan PT PLN.
“Pemkab akan memfasilitasi perusahaan kelapa sawit yang memiliki kelebihan daya untuk melakukan kerjasama dengan PT PLN,” kata Supian. (RIFQI/m)
