BORNEONEWS, Palangka Raya - Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP terus memperkuat komitmennya dalam mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perkebunan melalui kolaborasi strategis dengan berbagai lembaga kemasyarakatan.
Kolaborasi ini dinilai menjadi kunci keberhasilan program, mengingat lembaga kemasyarakatan memiliki akses langsung ke pelaku UMKM serta pemahaman mendalam terhadap kebutuhan mereka di lapangan.
Program Promosi dan Inkubasi Bisnis 1000 Pelaku UMKM Perkebunan akan resmi diluncurkan pada September 2025 mendatang. Setelah peluncuran, BPDP bersama mitra-mitra kemasyarakatan akan menggelar roadshow ke 20 kota di Indonesia, dimulai dari Agustus 2025 hingga Mei 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas jangkauan program dan memastikan dampaknya dirasakan secara merata oleh pelaku UMKM di berbagai daerah.
Plt. Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP, Zaid Burhan Ibrahim, menyampaikan optimismenya terhadap program ini. Menurutnya, sinergi antara BPDP, lembaga kemasyarakatan, dan UMKM akan menghasilkan dampak nyata, tidak hanya dalam hal pertumbuhan usaha, tetapi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Kita ingin menciptakan ekosistem usaha rakyat yang berkelanjutan dan berdaya saing,” ujarnya dalam rilis pada Sabtu, 23 Agustus 2025.
Kegiatan ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat jejaring antarorganisasi masyarakat yang selama ini aktif dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. BPDP menggandeng berbagai lembaga kemasyarakatan yang memiliki rekam jejak kuat dalam advokasi, pendidikan, kewirausahaan, dan pengembangan komunitas. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat proses inkubasi bisnis dan promosi produk UMKM berbasis komoditas perkebunan.
Adapun lembaga-lembaga yang turut berpartisipasi dalam program ini antara lain Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), PP Muhammadiyah, serta organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan seperti IMM, HMI, GMNI, PMII, dan KNPI.
Kehadiran mereka mencerminkan semangat kolaboratif lintas sektor dalam mendukung UMKM perkebunan.
“Dengan dukungan dari 18 lembaga kemasyarakatan, BPDP berharap program ini dapat menjadi katalisator bagi transformasi UMKM perkebunan menuju pasar yang lebih luas, termasuk ekspor. Selain pelatihan dan pendampingan, program ini juga akan membuka akses pembiayaan dan teknologi, sehingga pelaku UMKM dapat meningkatkan kualitas produk dan daya saingnya di tingkat nasional maupun global,“ tutupnya. (TESTI PRISCILLA/H)
