PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, mendorong adanya peralihan status dari kelurahan menjadi desa di beberapa wilayah di Kota Palangka Raya.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di wilayah pinggiran yang selama ini masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kota.

Khemal Nasery menjelaskan bahwa beberapa kelurahan di Kota Palangka Raya sebenarnya memiliki karakteristik seperti desa, namun statusnya masih kelurahan sehingga tidak mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat.

"Karena memang ada beberapa kelurahan di Kota Palangka Raya ini yang sebenarnya bentuknya itu desa, tetapi statusnya justru kelurahan sehingga tidak mendapat dana desa dari pemerintah pusat," katanya.

Beberapa wilayah yang dimaksud antara lain Kelurahan Mungku Baru, Kelurahan Bukit Sua, Kelurahan Panjehang, dan Kelurahan Kanarakan.

Menurut Khemal, jika wilayah-wilayah ini beralih status menjadi desa, mereka berpotensi mendapatkan dana desa sebesar Rp 2 miliar yang dapat digunakan untuk memaksimalkan pembangunan di wilayahnya.

"Kalau beberapa wilayah itu bisa beralih status menjadi desa, tentu mereka akan mendapatkan dana desa sebesar Rp 2 miliar yang bisa memaksimalkan pembangunan di wilayahnya," ucapnya.

Dana desa tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan fasilitas publik, dan mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palangka Raya, Khemal akan mempelajari mekanisme peralihan status dari kelurahan menjadi desa. Hal ini sebagai upaya untuk memajukan pembangunan wilayah yang ada di pinggiran Kota Palangka Raya agar tidak tertinggal dari wilayah lainnya.

"Kalau dapat Rp2 miliar kan, artinya jalan-jalan yang berlubang itu bisa ditangani melalui APBDes. Saya yakin itu akan lebih optimal lagi dalam meningkatkan pembangunan," ujarnya.

Meskipun saat ini pembangunan di sejumlah wilayah tersebut masih ditopang oleh APBD Kota Palangka Raya.

"Saya meyakini bahwa pemerintah terus berupaya melakukan pemerataan pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Palangka Raya," pungkasnya. (PATHUR/j)