BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Hap Baperdu menegaskan bahwa administrasi kependudukan (adminduk) memiliki peran vital dalam mendukung pembangunan daerah.
Menurutnya, data kependudukan yang akurat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
“Administrasi kependudukan merupakan instrumen penting dalam pembangunan. Data yang dihasilkan dari sistem kependudukan adalah acuan untuk mengetahui kondisi riil penduduk sekaligus dasar penyusunan kebijakan,” kata Hap, Selasa, 25 Agustus 2025.
Ia menambahkan, tanpa data yang valid, program pembangunan rawan tidak tepat sasaran. Misalnya dalam hal penyaluran bantuan sosial, penyusunan program pendidikan, hingga layanan kesehatan. Semua membutuhkan basis data yang jelas dan terintegrasi.
Menurut legislator partai PSI ini, keakuratan data juga berpengaruh pada efektivitas perencanaan tata kota. Dengan mengetahui jumlah, sebaran, serta karakteristik penduduk, pemerintah bisa menyusun rencana pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat.
Hap juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dengan lembaga lain agar pemutakhiran data kependudukan terus dilakukan. Hal ini, katanya, perlu disertai dengan pemanfaatan teknologi digital agar pengolahan data lebih cepat dan transparan.
“Pemerintah harus mendorong integrasi sistem kependudukan dengan program pembangunan lain. Dengan begitu, setiap kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan data riil dan tidak bersifat asumtif,” tegasnya.
Selain itu, Hap Baperdu mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengurus dokumen kependudukan seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan dokumen lainnya. Menurutnya, kelengkapan dokumen tersebut tidak hanya berguna untuk kepentingan pribadi, tetapi juga membantu pemerintah mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi penduduk.
Ia berharap ke depan Kota Palangka Raya dapat memiliki sistem administrasi kependudukan yang semakin modern, terintegrasi, dan mudah diakses masyarakat.
“Kalau data kependudukan kuat, maka pembangunan bisa berjalan lebih terarah dan kesejahteraan masyarakat bisa lebih cepat terwujud,” pungkasnya. (MARINI/H)
